tirto.id - Distribusi bantuan masih menjadi persoalan utama sampai hari kelima setelah gempa magnitudo 7,4 dan tsunami melanda kawasan di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Wartawan Tirto di Palu menemukan sejumlah warga yang mengaku belum tersentuh bantuan hingga Selasa, 2 Oktober 2018. Sebagian dari merupakan para pengungsi di Palu yang seharusnya paling cepat terjangkau bantuan.
“Warga di penampungan butuh makanan dan minuman,” kata Syarif, pengungsi di penampungan Kelurahan Petobo, Palu.
Sampai Selasa kemarin, Syarif dan warga yang menempati tenda-tenda dadakan dekat Asrama Brimob Petobo belum juga mendapatkan bantuan logistik. Padahal, di tempat penampungannya, kata Syarif, banyak warga sedang sakit.
Nuraina, pengungsi di Taman Kota Palu mengeluhkan hal serupa. Meski tak jauh dari Rumah Walikota Palu dan Rumah Dinas Gubernur Sulteng, tempat pengungsiannya belum pula mendapat suplai logistik memadai.
“Bantuan tenda dan selimut sampai saat ini tidak ada. Makanan belum merata dibagi,” ujar Nuraina.
Dia juga sama sekali belum berganti pakaian sejak mengungsi Jumat pekan lalu. Nuraina berharap segera datang kiriman baju dan pakaian dalam. “Kami kan perempuan, butuh juga pembalut,” kata dia.
BBM pun belum mudah didapat. Banyak warga harus antre selama 24 jam di SPBU. BBM langka sejak sehari setelah gempa melanda Palu. Selain itu, Palu juga masih gelap gulita saat malam.
Saat distribusi bantuan belum maksimal, situasi diperkeruh oleh penjarahan toko, gudang ritel sampai pencegatan mobil pemuat bantuan. Tak cuma bahan pokok, alat elektronik, hape hingga motor pun dijarah massa. Agar penjarahan berhenti, Polri mengklaim telah menetapkan 49 tersangka.
Wapres Jusuf Kalla (JK), yang ditunjuk memimpin penanganan dampak bencana di Sulteng, menegaskan penjarahan di Palu dan sekitarnya merupakan aksi kriminal. Tapi, ia menilai hal itu dipengaruhi situasi usai bencana yang serba sulit.
"Itu terjadi mungkin rakyat mengalami kesulitan, ingin makan tidak ada. Waktu itu mungkin keamanan belum banyak. Sekarang sudah hampir tiga ribu polisi, tentara [juga] dikirim ke situ," kata JK.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun mengaku mengirimkan 3 batalion tambahan untuk mengawal pengiriman logistik usai marak terjadi penjarahan. Sejauh ini 3.169 pasukan TNI dan 2.033 personel Polri sudah dikerahkan di kawasan terdampak bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan, berdasar pendataan hingga Selasa (2/10/2018), jumlah pengungsi mencapai 61.867 orang. Mereka tersebar di 109 titik pada empat daerah terdampak bencana di Sulteng, yakni Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.
Data BNPB menyebut, 109 titik itu menampung ratusan sampai 10 ribuan pengungsi. Titik pengungsi terbanyak, seperti Mako Sabhara Poboya (5000 orang), Perumnas Balaroa (3.500 orang) dan Desa Janoge di Kecamatan Sigi (10.068).
Jumlah pengungsi masih mungkin bertambah datanya. Sementara kebutuhan paling mendesak saat ini ialah tenda, selimut, matras, veltbed, makanan-minuman, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, MCK, trauma healing, sandang dan lainnya.
Cara Efektif Membuat Bantuan Lekas Merata
Situasi darurat di Sulteng saat ini menuntut mobilisasi bantuan secepatnya. Pakar manajemen bencana dari UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno menyarankan pemerintah, lembaga sipil, relawan segera bergerak mengirim bantuan, terutama ke daerah yang sudah jelas bisa terjangkau.
“Saya dapat info, di luar Palu masalahnya masih banyak. Dengan moda darat dan bahan bakar terbatas, korban akan berjatuhan [jika bantuan telat dikirim],” kata Eko kepada Tirto pada Selasa (2/10/2018).
Dia berpendapat, saat angkutan darat tak leluasa, distribusi bantuan paling efektif adalah lewat udara. Namun, jumlah helikopter terbatas. Berdasar data BNPB, cuma ada 3 Heli dan 5 Pesawat yang siap digunakan.
“Bantuan udara saatnya dimaksimalkan. Bantuan luar negeri yang paling diperlukan ialah distribusi logistik lewat udara. Itu kuncinya,” kata Eko.
Selain itu, distribusi lewat udara diperlukan karena penjarahan maupun pencegatan kendaraan bantuan marak terjadi. Ia menyayangkan maraknya penjarahan sebab semakin memperumit masalah penanganan darurat bencana sekaligus membuat animo warga dari luar Sulteng untuk membantu menjadi menurun.
“Penjarahan tidak boleh dibenarkan, apa pun bentuknya, Enggak boleh permisif pada hal ini,” ujar Eko.
Alternatif lain, kata Eko, kelangkaan BBM perlu disiasati dengan memobilisasi relawan bersepeda. Dia mengaku menerima informasi sudah ada relawan medis yang bergerak dengan sepeda di Palu.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho juga mengatakan salah satu jenis bantuan dari pihak asing yang diminta pemerintah ialah sarana angkutan udara. Ia menjelaskan, untuk pengiriman bantuan di Sulteng, perlu pesawat yang bisa memakai landasan pacu sepanjang 2000 meter.
"Ada beberapa [negara] yang sudah menawarkan, salah satunya pesawat C-Hercules 120," kata Sutopo di sela diskusi Forum Merdeka Barat, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa malam (2/10/2018).
Sutopo mengatakan angkutan udara paling diprioritaskan di antara 6 jenis bantuan yang diminta dari pihak asing. Lima jenis bantuan lain: tenda, water treatment (penjernihan air), rumah sakit lapangan, generator dan fogging. Hingga kini, tercatat sudah ada 26 negara dan 2 organisasi internasional menawarkan bantuan kepada pemerintah.
Suplai Logistik ke Sulteng dan Alokasi Dana dari Pusat
Sampai 2 Oktober, Sutopo mengatakan logistik telah dikirim ke Palu dengan pesawat Hercules TNI AU dan lewat jalur darat. Bantuan lain diangkut pesawat kargo ke Makassar, kemudian diangkut kapal ke Palu. Untuk gudang logistik, lokasinya di Bandara Palu dan Pelabuhan Pantoloan.
Dia mengklaim logistik dari gudang di Bandara Palu sudah mulai didistribusikan ke pengungsi. Dapur umum yang telah dibangun, sesuai data BNPB, sebanyak tujuh unit.
Untuk pasokan BBM, BNPB melaporkan sudah 10 mobil tanki tiba di Palu, pada Selasa pagi. Pasokan BBM datang dari Poso, Moutong, Toli-Toli dan Pare-Pare. Pertamina menerbangkan 4.000 liter solar.
Sementara soal sambungan listrik, Sutopo memperkirakan baru pulih pada 5 Oktober. Dua dari tujuh gardu induk, yakni Gardu Induk Poso dan Gardu Induk Pamona kini sudah siap. Adapun 30 genset telah aktif di Palu dan Donggala. Ada 161 genset yang rencananya akan dikerahkan.
Suplai logistik ke Sulteng semestinya bisa segera dimobilisasi karena tidak terdapat persoalan genting soal dana. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mencatat APBN 2018 menyediakan dana siap pakai Rp6,5 triliun yang bisa dipakai untuk penanganan bencana. Sebagai catatan, hingga 23 Agustus, pemerintah baru mencairkan Rp985,8 miliar untuk penanganan dampak gempa Lombok.
Menkeu Sri Mulyani pun mengaku sudah menyetujui pencairan dana tambahan sebesar Rp560 miliar yang diajukan oleh BNPB. Ia mengatakan alokasi dana itu masih bisa ditambah untuk kebutuhan penanganan bencana di Sulteng.
"Saya akan lihat lagi berapa yang sebenarnya asli untuk Palu. Karena waktu menyampaikan, BNPB memasukkan kebutuhan mereka termasuk untuk Lombok," kata Sri Mulyani seperti dikutip Antara.
Meski demikian, penanganan bencana di Sulteng bisa menjadi isu politik jika tidak segera beres. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pimpinan dewan mengusulkan dibentuk tim pengawas penanganan bencana NTB dan Sulteng. Ia beralasan pembentukan tim itu untuk mempercepat penanganan dampak bencana.
Ia menuding pemerintah gagap dalam menangani bencana seperti di Sulteng karena sempat muncul penjarahan di saat masa darurat. "Saya kira ini benar-benar amatiran, pemerintah amatiran," kata Fadli.
Editor: Addi M Idhom
