Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Selasa, 25 Nov 2025

DPR Usul Para Wamen Temani Gibran Berkantor di IKN pada 2026

IKN baru bisa berjalan efektif apabila struktur di dalamnya bekerja secara menyeluruh.
Hukum
Selasa, 25 Nov 2025

Kemendagri Tangani 737 Aduan Soal Kepala Daerah selama 2025

Menurut Bima, mayoritas aduan tersebut merupakan kasus yang viral.
Hukum
Selasa, 25 Nov 2025

Basuki Klaim Investor Tak Keberatan Soal Pemangkasan HGU IKN

Dia berpandangan bahwa investor hanya membutuhkan kepastian terkait keberlanjutan proyek pembangunan IKN.
Sosial Budaya
Selasa, 25 Nov 2025

Menhaj: Hotel Jemaah Haji RI Maksimal 4,5 Km dari Masjidil Haram

Adapun penempatan jemaah haji di Madinah akan terbagi dalam empat kawasan, antara lain Jarwal, Misfalah, Syisyah, dan Raudhah.
Sosial Budaya
Selasa, 25 Nov 2025

Kemenhaj Seleksi Petugas Haji Tingkat Pusat 16 Desember 2025

Pelaksanaan seleksi petugas haji terbagi menjadi dua, yakni tingkat daerah dan pusat.
Sosial Budaya
Selasa, 25 Nov 2025

Menhaj Beberkan Rincian Kuota Haji Reguler 2026

Penetapan kuota haji reguler tersebut telah termaktub dalam keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2025.
Politik
Selasa, 25 Nov 2025

Cucun Sebut DPR akan Koordinasi dengan Menkeu Terkait Fatwa MUI

DPR RI akan bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan.
Sosial Budaya
Selasa, 25 Nov 2025

Kemenkes Disorot Imbas Bumil di Papua Meninggal Tanpa Penanganan

Puan Maharani dorong komisi DPR RI yang membidangi urusan kesehatan untuk mengevaluasi Kemenkes terkait sistem penanganan kesehatan RS.
Sosial Budaya
Selasa, 25 Nov 2025

Pimpinan DPR RI Sebut Kasus Bocah Alvaro Sudah Darurat

Puan memastikan DPR akan berkoordinasi lintas komisi demi memastikan kejadian Alvaro tak terulang dan menekankan pemerintah ikut terlibat di kasus Alvaro.
Hukum
Selasa, 25 Nov 2025

DPR RI Setujui 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030

Nama-nama tersebut sebelumnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI.