Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Hukum
Senin, 26 Jan

Berantas Kasus Judol, Kapolri Pamer Penyitaan Aset Rp1,5 Triliun

Polri telah menyita aset triliunan rupiah serta memblokir ribuan rekening yang terafiliasi dengan jaringan judi online.
Hukum
Senin, 26 Jan

Waktu Respons Layanan Panggilan 110 Polisi: 10 Detik

Kapolri Listyo Sigit menetapkan standar baru layanan darurat Polri. Respons panggilan 10 detik, sementara kehadiran personel di TKP dipatok 10 menit.
Hukum
Senin, 26 Jan

Yusril: Gabung Militer Asing Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Yusril menjelaskan setiap perubahan status kewarganegaraan selalu ditetapkan melalui keputusan resmi pemerintah.
Politik
Jumat, 23 Jan

Mendes Ungkap Masalah Pembangunan Desa di Kawasan Hutan

Kondisi tersebut dinilai menghambat pembangunan desa dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum bagi masyarakat.
Ekonomi
Jumat, 23 Jan

DPD Tekankan Bebas Konflik Kepentingan di Pencalonan Deputi BI

DPD RI menekankan pentingnya independensi BI dalam pencalonan Deputi Gubernur. Status politik Thomas Djiwandono jadi sorotan jelang uji kelayakan di DPR.

 
Ekonomi
Jumat, 23 Jan

Calon Deputi Gubernur BI: Perekonomian Masuki Fase Turbulensi

Solikin menjelaskan bahwa memasuki 2026, lanskap ekonomi global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi.
Politik
Jumat, 23 Jan

Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, DPR Ingatkan Empat Risiko

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan ada empat risiko yang harus diantisipasi pemerintah usai bergabung ke Dewan Perdamaian.
Politik
Jumat, 23 Jan

Solikin Optimistis Lawan Thomas Djiwandono Rebut Kursi Deputi BI

Solikin tetap optimistis bisa lolos seleksi sebagai Deputi Bank Indonesia, tetapi tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ekonomi
Jumat, 23 Jan

Calon Deputi Gubernur Solikin Tegaskan Urgensi Independensi BI

Calon Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro, respons isu independensi bank sentral yang mengemuka dalam proses fit and proper test di DPR RI.
Politik
Kamis, 22 Jan

Bahlil Lahadalia Respons Isu Reshuffle Kabinet

Bahlil Lahadalia mengatakan pemberhentian dan pengangkatan menteri menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.