Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Selasa, 31 Mar

KontraS: Kondisi Andrie Yunus Belum Stabil, Masih di HCU

KontraS mengungkap kondisi terkini Andrie Yunus yang disebut masih belum stabil. Saat ini masih dirawat di High Care Unit (HCU) & belum bisa dijenguk.
Hukum
Selasa, 31 Mar

KontraS Yakin Andrie Yunus Korban Operasi Intelijen TNI

KontraS menduga jumlah pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diduga jauh lebih banyak dari yang diungkap Polri dan Puspom TNI.
Hukum
Selasa, 31 Mar

Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI

Dirreskrimum Polda Metro Jaya menyebut kasus penyiraman air keras Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Puspom TNI.
Politik
Senin, 30 Mar

DPR Usulkan Pemerintah Pertimbangkan Penarikan TNI dari Lebanon

Dave menilai, insiden serangan Israel menjadi momentum evaluasi terhadap keberadaan pasukan TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
Politik
Senin, 30 Mar

TNI Gugur di Misi UNIFIL, DPR Dorong Upaya Investigasi Serangan

TB Hasanuddin juga meminta Mabes TNI mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem keamanan dan SOP personel Kontingen Garuda di wilayah konflik.
Politik
Senin, 30 Mar

Basuki Ungkap Wapres Gibran Bisa Berkantor di IKN Tahun Ini

Basuki selaku Kepala Otorita IKN mengakui bahwa Istana Wapres sudah jadi dan Gibran telah mengirim staf untuk persiapan berkantor di IKN. 
Politik
Senin, 30 Mar

Pemerintah Targetkan 1.700-4.100 ASN Pindah ke IKN hingga 2029

Pemindahan ASN menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam pembangunan IKN.
Politik
Senin, 30 Mar

Mendagri Tito Minta Maaf Sering Absen Rapat di Komisi II DPR

Tito mengakui akhir-akhir ini sering turun langsung ke daerah terdampak bencana di Sumatra dan mendampingi agenda Presiden Prabowo.
Hukum
Senin, 30 Mar

DPR Diminta Tinjau Diksi "Perampasan" di RUU Perampasan Aset

Pakar meminta DPR untuk meninjau kembali dan berhati-hati dengan diksi "perampasan" dalam RUU Perampasan Aset.
Hukum
Senin, 30 Mar

Komisi III: RDPU Amsal Sitepu Bukan Intervensi, tapi Kontrol APH

Habiburokhman menegaskan pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya berorientasi pada jumlah perkara yang ditangani.