Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merespons kabar pelantikan anak Bupati Malang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH). Hasto menilai bahwa pengisian jabatan publik semestinya mengedepankan sistem yang adil dan berbasis kompetensi, bukan relasi keluarga.
“Jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Jadi, yang tadi kalau orang Jawa itu bilang kurang elok (bagus), ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” ucap Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Hasto, Fraksi PDIP di DPR RI telah diminta untuk mencermati kasus tersebut. Dia menegaskan bahwa praktik tersebut perlu dikritisi karena berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga, sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita enggak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” kata Hasto.
Dia pun mengakui bahwa pendidikan politik memang bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Namun, hal itu tidak boleh menjadi pembenaran bagi praktik yang berpotensi menabrak prinsip keadilan dalam birokrasi.
“Kami juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga, tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Bupati Malang, M. Sanusi, melantik total 447 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Salah satu pejabat yang diangkat adalah Ahmad Dzulfikar Nurrahman yang merupakan anak kandung bupati. Dia dilantik sebagai Kadis LH.
Pelantikan dan pengukuhan pejabat yang mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional tersebut digelar secara resmi di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin (13/4/2026).
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
