Masuk tirto.id
Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
Dosen Gugat UU Sisdiknas dan UU APBN di MK, Ini Alasannya
Dosen bernama Rega Felix mempersoalkan jaminan kesejahteraan pendidik yang dinilai belum menjadi komponen utama pembiayaan pendidikan.
Ahli dari Pemerintah-DPR: Independensi Fiskal MA-MK Tak Mungkin
Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dinilai tidak sama dengan kebebasan mengelola anggaran yang lepas dari kendali fiskal pusat.
Menteri PPPA: Kakak Korban Brimob di Tual Dapat Bantuan Hukum
Kakak korban Brimob di Tual juga akan dapat bantuan medis dan pemulihan psikososial berkelanjutan.
LPSK Akan Lindungi Keluarga Siswa Tewas Dianiaya Brimob di Tual
Upaya ini dilakukan LPSK untuk menawarkan perlindungan serta bantuan kepada keluarga korban.
Danantara Gandeng Arm Ltd untuk Latih 15 Ribu Ahli Chip
Pelatihan akan dijalankan dengan mengirim tenaga ahli ke luar negeri atau menghadirkan pengajar Arm Ltd ke Indonesia.
BPJS Watch Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menkes Budi Gunadi
Timboel menilai Budi Gunadi Sadikin kerap membuat kegaduhan di bidang kesehatan.
Piprim Sebut Wamenkes Sesali Mutasinya, Ada Kesalahan Prosedur
Piprim mengklaim Wamenkes Dante Saksono Harbuwono dan Benjamin Paulus Octavianus memahami adanya kejanggalan dalam mutasinya dari RSCM ke RSUP Fatmawati.
IDAI Protes Menkes Buntut Mutasi Empat Dokter Spesialis
Menurut IDAI, suara kritis dokter anak adalah bentuk kepedulian terhadap keselamatan pasien, bukan pembangkangan.
UU Ketenagakerjaan Diuji di MK, Soroti Praktik Dipaksa Resign
Kuasa pemohon mengatakan, dalam praktik ketenagakerjaan, masih banyak upaya perusahaan untuk menciptakan suasana kerja tidak nyaman agar pekerja berhenti.
Ahli Pemerintah Nilai Pembatasan Kuota Haji sesuai Konstitusi
Kebijakan pembatasan kuota haji penting demi memastikan penyelenggaraan haji dilakukan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.
