Masuk tirto.id
Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
Raja Abdullah II: Yordania Rumah Kedua Prabowo
Dalam kesempatan tersebut, Yordania menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh peran strategis Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi.
Prabowo Soroti Isu Gaza dan Tepi Barat di Hadapan Raja Yordania
Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Yordania.
UU KPK soal Aturan Syarat Calon Pimpinan Digugat ke MK
Pemohon menilai aturan tersebut tidak tegas sehingga membuka peluang bagi anggota TNI dan Polri aktif untuk menjabat jabatan sipil tanpa harus mundur.
Pasal Penundaan Perkara dalam KUHAP Digugat ke MK
Menurut para pemohon, ketiadaan norma dalam pasal penundaan perkara telah menciptakan ketidakpastian hukum.
Dokter dan Advokat Gugat UU ASN soal Polisi Duduki Jabatan Sipil
Pemohon menyoroti fakta bahwa saat ini masih banyak perwira Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif yang menempati jabatan sipil.
Perluasan SKLN untuk Warga Dinilai Cegah Legislative Restriction
Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar menilai perluasan subjek SKLN ke warga negara penting untuk mencegah legislative restriction atas UUD 1945.
DPR Ingatkan Risiko Perubahan Parsial UU Peradilan Militer
Langkah tersebut dinilai tidak tepat dan justru berpotensi besar melahirkan kekosongan hukum di Indonesia.
Prabowo akan Temui Raja Abdullah II, Perkuat Kemitraan Strategis
Prabowo akan melangsungkan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein pada Rabu (25/2/2026).
Mendes Minta Izin Minimarket Baru Disetop demi Optimalkan Kopdes
Kebijakan ini dirasa perlu diambil demi melindungi pedagang kelontong desa yang kalah saing akibat ekspansi ritel modern.
Korban Kriminalisasi May Day Gugat Pasal Karet KUHAP Baru ke MK
Aturan KUHAP digugat karena dinilai melanggar asas lex certa dan lex stricta sehingga dapat menjauhkan proses peradilan dari prinsip due process of law.
