Mochammad Fajar Nur

Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.

Indeks Tulisan

Politik
Rabu, 25 Feb

Pasal Penundaan Perkara dalam KUHAP Digugat ke MK

Menurut para pemohon, ketiadaan norma dalam pasal penundaan perkara telah menciptakan ketidakpastian hukum.
Hukum
Rabu, 25 Feb

Dokter dan Advokat Gugat UU ASN soal Polisi Duduki Jabatan Sipil

Pemohon menyoroti fakta bahwa saat ini masih banyak perwira Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif yang menempati jabatan sipil.
Hukum
Rabu, 25 Feb

Perluasan SKLN untuk Warga Dinilai Cegah Legislative Restriction

Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar menilai perluasan subjek SKLN ke warga negara penting untuk mencegah legislative restriction atas UUD 1945.
Hukum
Rabu, 25 Feb

DPR Ingatkan Risiko Perubahan Parsial UU Peradilan Militer

Langkah tersebut dinilai tidak tepat dan justru berpotensi besar melahirkan kekosongan hukum di Indonesia.
Politik
Rabu, 25 Feb

Prabowo akan Temui Raja Abdullah II, Perkuat Kemitraan Strategis

Prabowo akan melangsungkan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein pada Rabu (25/2/2026). 
Politik
Selasa, 24 Feb

Mendes Minta Izin Minimarket Baru Disetop demi Optimalkan Kopdes

Kebijakan ini dirasa perlu diambil demi melindungi pedagang kelontong desa yang kalah saing akibat ekspansi ritel modern.
Hukum
Selasa, 24 Feb

Korban Kriminalisasi May Day Gugat Pasal Karet KUHAP Baru ke MK

Aturan KUHAP digugat karena dinilai melanggar asas lex certa dan lex stricta sehingga dapat menjauhkan proses peradilan dari prinsip due process of law.
Hukum
Selasa, 24 Feb

Dosen Gugat UU Sisdiknas dan UU APBN di MK, Ini Alasannya

Dosen bernama Rega Felix mempersoalkan jaminan kesejahteraan pendidik yang dinilai belum menjadi komponen utama pembiayaan pendidikan.
Politik
Selasa, 24 Feb

Ahli dari Pemerintah-DPR: Independensi Fiskal MA-MK Tak Mungkin

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dinilai tidak sama dengan kebebasan mengelola anggaran yang lepas dari kendali fiskal pusat.
Hukum
Selasa, 24 Feb

Menteri PPPA: Kakak Korban Brimob di Tual Dapat Bantuan Hukum

Kakak korban Brimob di Tual juga akan dapat bantuan medis dan pemulihan psikososial berkelanjutan.