Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan

Pasal Penundaan Perkara dalam KUHAP Digugat ke MK
Menurut para pemohon, ketiadaan norma dalam pasal penundaan perkara telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Dokter dan Advokat Gugat UU ASN soal Polisi Duduki Jabatan Sipil
Pemohon menyoroti fakta bahwa saat ini masih banyak perwira Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif yang menempati jabatan sipil.

Perluasan SKLN untuk Warga Dinilai Cegah Legislative Restriction
Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar menilai perluasan subjek SKLN ke warga negara penting untuk mencegah legislative restriction atas UUD 1945.

DPR Ingatkan Risiko Perubahan Parsial UU Peradilan Militer
Langkah tersebut dinilai tidak tepat dan justru berpotensi besar melahirkan kekosongan hukum di Indonesia.

Prabowo akan Temui Raja Abdullah II, Perkuat Kemitraan Strategis
Prabowo akan melangsungkan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein pada Rabu (25/2/2026).

Mendes Minta Izin Minimarket Baru Disetop demi Optimalkan Kopdes
Kebijakan ini dirasa perlu diambil demi melindungi pedagang kelontong desa yang kalah saing akibat ekspansi ritel modern.

Korban Kriminalisasi May Day Gugat Pasal Karet KUHAP Baru ke MK
Aturan KUHAP digugat karena dinilai melanggar asas lex certa dan lex stricta sehingga dapat menjauhkan proses peradilan dari prinsip due process of law.

Dosen Gugat UU Sisdiknas dan UU APBN di MK, Ini Alasannya
Dosen bernama Rega Felix mempersoalkan jaminan kesejahteraan pendidik yang dinilai belum menjadi komponen utama pembiayaan pendidikan.

Ahli dari Pemerintah-DPR: Independensi Fiskal MA-MK Tak Mungkin
Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dinilai tidak sama dengan kebebasan mengelola anggaran yang lepas dari kendali fiskal pusat.

Menteri PPPA: Kakak Korban Brimob di Tual Dapat Bantuan Hukum
Kakak korban Brimob di Tual juga akan dapat bantuan medis dan pemulihan psikososial berkelanjutan.
Masuk tirto.id





