Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa upaya penanganan permasalahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang tidak perlu melibatkan Presiden Prabowo. Jumhur menilai, para jajaran bisa sebaiknya bekerja daripada menyerahkan kepada Presiden.
"Jadi tidak usah semuanya serba ke Presiden. Kita kerja dulu di bawah seperti apa," tegas Jumhur usai meninjau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan & Edukasi (TPST BLE) bersama Presiden Prabowo Subianto di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026).
Jumhur mengakui bahwa permasalahan produksi 6,3 juta metana per jam di TPST Bantar Gebang sebagai sebuah masalah serius. Ia pun mengatensi permasalahan tersebut dan berupaya menyelesaikan masalah tersebut.
Mantan Kepala BNP2TKI ini pun mengaku berencana berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan isu tersebut.
"Kita (Jumhur dan Pramono) baru berdua ini mendiskusikan soal itu. Jadi persisnya mau diapakan metana yang dihasilkan," ujar Jumhur.
Namun, Jumhur mengaku, permasalahan tersebut baru dibahas setelah Pramono kembali ke Indonesia. "Nah, dengan gubernur pun beliau lagi di luar negeri sekarang. Nanti pulang, sudah janjian mau ketemu," tambahnya.
Sebelumnya, lembaga UCLA School of Law merilis laporan yang menyatakan daerah Bekasi, terutama sekitar TPST Bantargebang, menjadi salah satu lembaga penyumbang emisi gas metana besar di dunia selama 1 Januari-31 Desember 2025. Dalam laporan berjudul Spotlight on the Thop 25 Methane Plumes in 2025: Landfills itu, daerah TPA Bantargebang masuk dalam daerah dengan tingkat emisi mencapai 6,3 ton per jam. Angka ini berada di bawah Campo de Mayo, Buenos Aires, Argentina dengan emisi tertinggi 7,6 ton per hari.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
