lalurahadian

Unjuk rasa menentang pembakaran bendera di Garut menjadi momen pembuktian Ma'ruf Amin ke Jokowi bahwa ia ulama struktural yang mampu menangani gejolak massa Islam di akar rumput.

Gaya berkomunikasi Jokowi dianggap disesuaikan dengan permintaan pasar.

Menurut Kisman, dalam keterangan tertulis yang sudah terkonfirmasi, semua keputusan Paloh sejak 6 Maret 2018 tak lagi sah secara hukum.

"Banyak politikus yang baik dan banyak juga politikus yang sontoloyo, saya ngomong apa adanya aja"

"Apakah orang lain bisa mengatasnamakan kita tanpa ada surat kuasa? Kan itu poin utama dari semuanya," kata Fritz.

Jika diseret ke ranah politik, salah satu kandidat Pilpres 2019 akan diuntungkan, tapi masyarakat tetap akan dirugikan.

"Bapak Jokowi kan orang Jawa, lahir besar di Solo. Hal yang biasa itu menyampaikan kekesalan dengan kata sontoloyo. Itu bukan umpatan, itu pilihan kata yang gambarkan kedekatan," kata Garda.

Hingga kini sudah ada 309 dugaan pelanggaran yang ditemukan dan/atau dilaporkan ke Bawaslu.

Berkas perkara dugaan pelanggaran kampanye oleh Caleg DPRD DKI David H. Rahardja, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Ada 128 dugaan pelanggaran administrasi yang sudah muncul sejak masa kampanye dimulai 23 September lalu.

"Bagi kami ini bagian dari politisi sontoloyo yang dari bangun tidur sampai tidur lagi memproduksi hoaks lagi, memproduksi yang memecah belah"

Agenda sidang soal iklan Jokowi-Ma'ruf di videotron esok rencananya untuk mendengar kesimpulan dari pihak penggugat.

Penelusuran soal pemasangan iklan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.

Kasus pembakaran bendera ini dianggap tidak ada hubungan dengan politik, apalagi para pelaku sudah meminta maaf.

"Banyak politikus yang baik dan banyak juga politikus yang sontoloyo, saya ngomong apa adanya aja," kata Jokowi.

"KH Ma'ruf sudah menyampaikan untuk menanggapi kejadian di Garut dengan tenang dan tidak membuat kegaduhan."

"Kedamaian mesti dijaga, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres ke depan"

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin meminta politikus tak salah berkomentar terkait pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid.

"Debat akan kami laksanakan di luar lembaga pendidikan, tetapi kami akan menghadirkan semua kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini civitas akademika"

"Daya ledaknya [isu hoaks Ratna] masih lebih tinggi dari isu lain. Kalau kita lihat 50 persen publik tahu kasus ini," kata Ikrama