Masuk tirto.id
Irfan Amin
Muhammad Irfan Al-Amin adalah seorang jurnalis yang bekerja di Tirto.ID sebagai karyawan penuh waktu sejak Februari 2022 hingga saat ini. Selama 1 tahun 2 bulan bekerja di sana, ia telah menulis artikel yang mendalam tentang gaya hidup, bisnis, dan komunitas sosial-budaya di Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Irfan menggunakan bahasa yang mudah dipahami namun tetap memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Ia juga cenderung menulis dengan variasi kalimat yang berbeda-beda, sehingga membuat tulisannya lebih menarik dan tidak membosankan. Sebagai seorang jurnalis yang berpengalaman, Irfan mampu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pembaca Tirto.ID.
Indeks Tulisan
Kuasa Hukum Klaim Yaqut Belum Terima Surat Penetapan Tersangka
Eks Menag Yaqut juga disebut belum menerima seluruh surat perintah penyidikan dari KPK.
KPK Tak Bisa Hadir, Praperadilan Gus Yaqut Ditunda Pekan Depan
KPK tak dapat hadir karena sedang berperkara di empat kasus lain di hari yang sama.
BGN akan Berikan Paket Bundling MBG selama Libur Lebaran
Dadan mengingatkan bahwa paket bundling hanya berlaku untuk kebutuhan maksimal tiga hari.
MUI Serukan Hindari Produk Tak Halal usai Perjanjian Tarif RI-AS
Ketua Bidang Fatwa MUI desak pemerintah agar setiap produk impor AS memiliki sertifikasi halal sesuai aturan Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Kritik Kesepakatan Dagang RI-AS
Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif dampak ekonomi terhadap industri pangan dan perunggasan nasional.
Pemerintah: Kewajiban Sertifikasi Halal Produk AS Bukan Dihapus
Pemerintah menyebut sertifikasi halal tetap diwajibkan untuk impor produk makanan dan minuman dari AS.
Jawaban Pemerintah soal Potensi Banjir Impor Produk Pertanian AS
Pemerintah menegaskan bahwa impor produk pertanian AS tidak akan mengganggu industri dalam negeri karena akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri.
INDEF Usul Produk Impor dari AS Diberi Label Non-Halal
Indef mengkritik kesepakatan dagang Indonesia dengan AS yang dinilai tidak memerhatikan industri dalam negeri, termasuk ekonomi syariah.
BGN Luruskan Ulang Skema Insentif SPPG Rp6 Juta/Hari
BGN sebut insentif Rp6 juta/hari untuk mitra SPPG adalah pembayaran kesiapan layanan, bukan bagi hasil. Risiko investasi dan operasional ditanggung mitra.
BGN Bantah SPPG Terima Untung Bersih Rp1,8 Miliar Per Tahun
BGN bantah klaim mitra MBG untung Rp1,8 M/tahun. Angka itu disebut pendapatan kotor, bukan laba bersih, dan perlu investasi miliaran rupiah.
