Irfan Amin

Muhammad Irfan Al-Amin adalah seorang jurnalis yang bekerja di Tirto.ID sebagai karyawan penuh waktu sejak Februari 2022 hingga saat ini. Selama 1 tahun 2 bulan bekerja di sana, ia telah menulis artikel yang mendalam tentang gaya hidup, bisnis, dan komunitas sosial-budaya di Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Irfan menggunakan bahasa yang mudah dipahami namun tetap memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Ia juga cenderung menulis dengan variasi kalimat yang berbeda-beda, sehingga membuat tulisannya lebih menarik dan tidak membosankan. Sebagai seorang jurnalis yang berpengalaman, Irfan mampu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pembaca Tirto.ID.

Indeks Tulisan

Hukum

Senin, 5 Jan

Nadiem Makarim akan Hadir di Persidangan meski Masih Sakit

Nadiem Makarim ingin hadir dalam sidang korupsi laptop Chromebook demi membuktikan bukan koruptor.

Hukum

Jumat, 2 Jan

Hakim Tegur JPU Unggah Foto Eks Ketua MA Syarifuddin di Sidang

Hakim Andi sempat memastikan kepada Wahyu Gunawan tentang keterkaitannya antara Syarifudin berkorelasi dengan perkara tersebut atau tidak.

Hukum

Jumat, 2 Jan

Ariyanto Desak Sprindik Baru untuk Wahyu Gunawan di Kasus Suap

Ariyanto menyebut, fakta persidangan terungkap bahwa Wahyu Gunawan kerap menjadi makelar kasus selama menjabat sebagai panitera di PN Jakarta Utara.

Hukum

Jumat, 2 Jan

Hasnaeni Wanita Emas Ajukan PK Kedua di Kasus BUMN Karya

Permohonan PK Hasnaeni akan diperiksa oleh majelis dengan ketua Sunoto dan sidang pertama rencana akan digelar pada Rabu (7/1/2026).

Hukum

Jumat, 2 Jan

Advokat Ariyanto Disebut Wanprestasi Bayar Suap Putusan Lepas

Saksi Wahyu pun mengaku, Ariyanto membalas tudingan Arif soal wanprestasi dengan menyebut nilainya bagus dan menyinggung soal mengambil recehan.

Hukum

Jumat, 2 Jan

Saksi Ungkap Rudi Suparmono Sempat Terima US$1 Juta di Kasus CPO

Mantan Ketua PN Jakarta Pusat Rudi Suparmono disebut pernah menerima uang suap sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat via pengacara Wilmar Group, Ariyanto.

Hukum

Jumat, 2 Jan

Meski Tuai Kritik, KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku Januari 2026

Dua produk perundangan tersebut menuai banyak kritik karena menjadi alarm kesewenangan pemerintah dalam menindak masyarakat dengan menggunakan hukum acara.