Masuk tirto.id
Hendra Friana
Hendra Friana memulai karier jurnalistiknya di Tirto.id pada awal 2017. Setelah sempat berpindah ke CNN Indonesia (2020) dan Fortune Indonesia (2021), serta bekerja lepas menjadi editor, penulis hingga peneliti, ia kembali ke Tirto.id pada April 2025 sebagai redaktur ekonomi dan bisnis. Alumni Asia Journalism Fellowship ini memiliki ketertarikan mendalam pada isu perkotaan, lingkungan dan energi.
Indeks Tulisan
DEN Luruskan soal Transfer Data Pribadi ke AS: Dibolehkan UU PDP
Pemerintah perjelas prosedur transfer data ke yuridiksi negara lain, termasuk AS, melalui aturan turunan Undang-Undang PDP.
Malaysia Transfer US$30 ke Tiap Warga pada HUT Kemerdekaan
PM Anwar juga janjikan penurunan harga bahan bakar kepada warga Malaysia.
Lebih Rendah dari RI, Jepang Berhasil Dapat Tarif 15% dari Trump
Kesepakatan ini merupakan yang paling signifikan di antara sejumlah perjanjian yang telah dicapai Trump.
CEO Danantara Respons Kabar Investasi Kilang di AS Rp130,3 T
Rencana ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Isi Lengkap Lembar Fakta Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Ini menjadi publikasi tertulis resmi pertama yang dikeluarkan Gedung Putih usai Trump sepakat untuk mengenakan tarif resiprokal sebesar 19 persen.
Naik Nyaris 700 Persen, Saham CDIA Kembali Disuspensi Bursa
Emiten terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu tersebut telah meroket 697,37 persen menjadi Rp 1.515 per saham.
Menyoal Risiko Gagal Bayar Rp85,96 Triliun Kopdes Merah Putih
Mitigasi gagal bayar Koperasi Merah-Putih dinilai perlu diperkuat dan melibatkan publik.
Saham MERI Kena ARB Dua Hari Berturut-turut usai Disuspensi
Penurunan tajam saham MERI terjadi usai BEI mencabut suspensi yang sebelumnya diberlakukan karena adanya indikasi pergerakan harga yang tidak wajar.
Asia Pacific Fiber Tutup Permanen Pabrik di Karawang
Penjualan tahunan POLY diproyeksikan menurun imbas penutupan pabrik di Karawang.
Sri Mulyani Debat Panas di DPR soal Mandat 20% APBN Pendidikan
Anggota Komisi XI Fraksi PDIP menuding penempatan sebagian dana pendidikan di pos pembiayaan disengaja dan sebabkan mandat UUD tak pernah tercapai.
