Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan

Yusril Benarkan Jadi Menko Hukum dan HAM di Kabinet Prabowo
Yusril juga memastikan Kemenkopolhukam dipisah menjadi Kemenko Hukum dan HAM dan Kemenko Politik dan Keamanan.

Maruarar, AHY & Fadli Zon Beri Sinyal Masuk Kabinet Prabowo
Ketiga nama ini dipanggil Prabowo dan mendapat pesan dari Prabowo selaku presiden terpilih untuk membantu pemerintahan mendatang.

Prabowo Panggil Calon Menteri, Ada Natalius Pigai dan Fadli Zon
Selain kedua orang tersebut, ada juga Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Maruarar Sirait, AHY, dan Teuku Riefky Harsya.

Saan Mustopa: Nasdem Tak Ajukan Menteri Bukan Berarti Oposisi
Partai Nasdem mencoba menahan diri dengan tidak mengajukan menteri karena sadar tidak ikut mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Alasan Nasdem Putuskan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Nasdem memutuskan tak masuk atas pertimbangan banyak hal meski tak menjelaskan secara gamblang.

Cagub Malut Benny Laos Meninggal usai Insiden Kebakaran Kapal
Totok berkata nyawa Benny Laos tak tertolong usai menjalani serangkaian tindakan medis akibat luka yang dialaminya.

Pemred Floresa Resmi Laporkan Aparat & Jurnalis TJ ke Polda NTT
Propam Polda NTT berjanji akan melakukan audit lanjutan ke Polres Manggarai dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain.

ShopeePay Jawab Kominfo soal Judi Online: Kami Aktif Investigasi
ShopeePay klaim aktif melakukan investigasi dan pelaporan ke pihak berwenang soal upaya pemerintah memerangi aktivitas ilegal.

ICW: Pengalihan Rumah Dinas DPR ke Tunjangan Sulitkan Pengawasan
Pemberian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR harus dilihat dari esensi awalnya, yaitu untuk menunjang kinerja.

Penambahan Komisi di DPR Boros Bujet & Koordinasi Tak Efektif
Keinginan DPR menambah jumlah komisi dinilai hanya pemborosan anggaran dan membuat koordinasi tak efektif.
Masuk tirto.id








