Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Aksi Main Hakim Sendiri Berujung Maut, Siapa yang Salah?
Lambatnya respons polisi dalam menindaklanjuti laporan warga menjadi salah satu penyebab kerap terjadinya aksi main hakim sendiri.
Kejadian Blackout di Sumatra: PLN Tak Belajar dari Kasus 2019
Fabby Tumiwa menilai investigasi blackout di Pulau Sumatra penting dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi di lapangan.
Membedah Gagasan Sudirman Said Seandainya Maju Pilgub Jakarta
Selain berbicara soal gagasan yang akan ia bawa untuk Jakarta, Sudirman Said ungkap harapannya soal koalisi di pilkada kali ini.
Penundaan Iuran Tapera Tak Selesaikan Masalah, Revisi PP Mutlak!
Penundaan iuran Tapera dinilai tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dan gelombang protes masyarakat.
Menilik Potensi Risiko Usai Peralihan Dana Muhammadiyah dari BSI
Arianto menilai dalam jangka pendek keputusan Muhammadiyah menarik dananya akan berdampak pada BSI.
Hati-Hati, Wacana Family Office Bisa Jadi Pintu Pencucian Uang
Family office atau kantor keluarga merupakan perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya.
Jargon AKHLAK Tak Cukup, Kasus Korupsi Masih Menyusupi BUMN
kasus korupsi di BUMN menunjukkan Dewan Komisaris tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Modus Membungkam Kebebasan Pers lewat Kriminalisasi Narasumber
Narasumber berita merupakan bagian dari produk jurnalistik. Oleh karena itu, narasumber tidak dapat dipidana karena dilindungi oleh Undang-undang Pers.
Nestapa Ojol: Lemah Terhadap Perlindungan & Dipaksa Ikut Tapera
CORE menilai kewajiban iuran Tapera tidak bisa disamaratakan untuk kalangan pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah.
Konflik Kepentingan di Balik Ormas Keagamaan Kelola Tambang
Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan sosial ormas dengan tujuan ekonomi dari kegiatan pertambangan.
