Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Ambisi Besar Penerapan AI di Pemerintahan, Sudah Siapkah?
Regulasi menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa penerapan AI di pemerintahan tidak berujung pada penyalahgunaan.
Ombudsman RI di antara Kesadaran Pejabat & Ekspektasi Masyarakat
Ombudsman butuh dukungan dari negara untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik lagi ke depan.
Menyoal Pelantikan Deddy Corbuzier di Tengah Efisiensi Anggaran
Pengangkatan Deddy Corbuzier dinilai tidak urgen dan malah berpotensi menjadi pemborosan di tengah upaya penghematan anggaran.
Anggarannya Ikut Disunat, Nasib Riset Indonesia Makin Suram
Pemangkasan anggaran K/L sektor riset bisa berdampak pada hilangnya talenta riset Indonesia.
Kenaikan 'Semu' Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Kenaikan skor IPK Indonesia seolah menjadi "kenaikan semu", mengingat masalah korupsi yang masih merajalela di sektor publik.
Agar Perintah Tindak Tegas Koruptor Tak Sekadar Omon-Omon
Prabowo seolah membius dengan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahannya bisa menjadi pahlawan dalam pemberantasan korupsi.
Sengketa Cluster Tambun, Pembelajaran Bagi Calon Pembeli Rumah
Calon pembeli rumah atau berupa tanah perlu mengecek kembali statusnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama terkait riwayat sengketa.
Anggaran Dipangkas, Nasib Pekerja Lepas RRI & TVRI Terhempas
PHK harus dilakukan sesuai mekanisme undang-undang dan tidak boleh diputuskan secara sepihak.
Ketahanan Pangan di Tangan Militer: Untung atau Buntung?
Pendekatan militeristik di sektor-sektor pangan seolah menunjukkan pemerintah saat ini tidak belajar dari masa lalu.
Hati-Hati, Pemotongan Dana Daerah Bisa Lumpuhkan Layanan Publik
Pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah (pemda).
