Indeks Tulisan
Soal Masalah Papua, OSO Minta Pemimpin Kota Lebih Bijak
OSO memperingatkan, semua pihak harus menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang justru menambah suasana menjadi tak kondusif.
Politikus PKS Bela Abdul Somad soal Ceramah Salib yang Dipolisikan
Ceramah yang disampaikan Abdul Somad seharusnya tak disebarkan ke publik, karena pengajian yang dihadiri UAS yang berisi narasi soal salib ini bersifat tertutup.
Kaukus Parlemen Papua Sesalkan Sikap Refresif Aparat ke Mahasiswa
Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat menyesalkan tindakan refresif aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Semarang, dan Malang.
Kaukus Parlemen Papua Sayangkan Persekusi yang Diterima Mahasiswa
Anggota DPR asal Papua menyebutkan, pernyataan Wakil Wali Kota Malang bisa memicu provokasi di Tanah Papua.
MUI Sesalkan Ada Intimidasi Berbau SARA ke Mahasiswa Papua
Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menyesalkan terjadinya intimidasi, penangkapan dan cacian berbau SARA terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.
Ceramah UAS Jadi Polemik, PKS: Ada yang Mau Adu Domba Umat Beragama
PKS menduga ada pihak yang hendak mengadu domba umat beragama di Indonesia dalam kasus polemik video ceramah Ustaz Abdul Somad soal salib.
DPR Minta Polri Segera Selesaikan Rusuh Mahasiswa Papua di Surabaya
Terkait kerusuhan Manokwari, Komisi III DPR menyesalkan aparat kepolisian yang tak cepat menyelesaikan persoalan kisruh mahasiswa Papua di Surabaya.
Rusuh di Manokwari, Kemendagri Minta Kepala Daerah Tenangkan Warga
Kemendagri meminta kepala daerah untuk menenangkan warga terkait kerusuhan dan aksi massa yang memanas di Manokwari.
Jokowi Tak Singgung GBHN di Pidatonya, Karding: Itu Wilayah MPR
Menurut Karding tak patut memang bila Jokowi membawa masalah amandemen terbatas ini di forum lembaga legislatif, padahal ia berada di posisi eksekutif.
Soal Jatah Menteri dari Jokowi, PAN: Ditawarkan Juga Tidak
Jokowi mengaku sudah menyampaikan nama-nama menteri kepada Ketua Umum partai politik pengusungnya di Pilpres 2019.
Soal Pemindahan Ibu Kota, Zulhas Minta Jokowi Hati-Hati
Pemerintah harus melihat berbagai macam pertimbangan yang mendukung satu daerah yang dianggap layak menjadi ibu kota pengganti Jakarta.
Fahri Hamzah: Jakarta Terlalu Bersejarah untuk Ditinggalkan
Fahri justru menyarankan lebih baik pemerintahan Jokowi melanjutkan rencana Presiden kedua RI, Soeharto yang ingin memindahkan ibu kota ke wilayah Jonggol atau Teluk Jakarta.
Fahri Hamzah Tuding Riset Pemindahan Ibu Kota Masih Dangkal
Fahri Hamzah mengaku telah membaca kajian yang dilakukan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota, namun kajian ini disebut dangkal.
Sekjen Gerindra Puji Pidato Jokowi yang Dinilai Bangun Optimisme
Menurut Muzani pidato tersebut membangun optimisme bangsa Indonesia yang akan memasuki usia ke 74 tahun ini.
Gerindra Usul ke Jokowi Agar Bentuk Kabinet Zaken
Menurut Muzani, partai politik juga memiliki figur profesional untuk mengisi kabinet zaken.
Yang Timbul-Tenggelam dalam Pidato Kenegaraan Jokowi 2015-2019
Dalam pidato kenegaraan, Jokowi bicara beberapa hal baru seperti pemindahan ibukota. Ada pula yang tak lagi dia bicarakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Pimpin Doa, Senator Kaltim Selipkan Harapan Ibu Kota Segera Pindah
Idris berharap kepada Tuhan dalam doanya agar pemimpin dan pejabat tinggi negara segera memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Jokowi: Data Lebih Berharga dari Minyak, Regulasi Tanpa Kompromi
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi menyebut data termasuk jenis kekayaan baru bangsa Indonesia yang kini data lebih berharga dari minyak sehingga regulasi harus segera disiapkan.
Adian Napitupulu Dipanggil Jokowi tapi Bungkam Soal Tawaran Menteri
Adian langsung tutup mulut saat dicecar oleh awak media soal pertemuannya dengan Jokowi itu. Santer kabarnya pertemuan itu membahas posisi menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua.
Golkar Belum Tahu Siapa Saja yang Dipilih Jokowi Jadi Menteri
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, baru mengetahui komposisi kabinet untuk menteri yakni 55 persen profesional dan 45 persen partai politik.