Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Jumat, 20 Feb

KPK Dalami Aliran Uang di Kasus Impor Barang Bea Cukai

Dalam kasus ini, diduga telah terjadi pengondisian pada jalur merah importasi yang membuat barang ilegal PT Blueray Cargo masuk tanpa pemeriksaan ketat.
Hukum
Jumat, 20 Feb

KPK Sebut Modus Safe House Simpan Uang Korupsi Bea Cukai Masif

KPK mencatat satu dari tiga safe house dalam perkara ini berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan dan berhasil menyita uang total Rp5 miliar di satu tempat.
Hukum
Jumat, 20 Feb

KPK Lantik 5 Direktur & 1 Kabiro, Eks Jubir Tessa Jadi Dirlidik

Cahya menerangkan pelantikan para pejabat baru ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan diseleksi secara terbuka melibatkan Pansel.
Hukum
Kamis, 19 Feb

KPK Buka Peluang Kembali Periksa Japto hingga Ahmad Ali

Peluang untuk kembali memeriksa terkait kasus dugaan gratifikasi terkait metric ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hukum
Kamis, 19 Feb

KPK Dalami Kepabeanan di Bea Cukai soal Korupsi Importasi Barang

KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pegawai Bea Cukai, Salisa Asmoaji, yang juga sempat terjaring OTT namun dilepaskan.
Hukum
Kamis, 19 Feb

KPK Perpanjang Masa Cegah ke Luar Negeri Gus Yaqut & Gus Alex

Sementara itu, masa pencegahan Pemilik Maktour yang berstatus saksi dalam kasus ini tidak diperpanjang.
Hukum
Kamis, 19 Feb

KPK Ungkap 3 Perusahaan Jadi Alat Gratifikasi Rita Widyasari

Ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Bara Pratama (ABP), dan PT Bara Kulama Saksi (BKS).
Hukum
Kamis, 19 Feb

Datangi KPK, Ketua KY Bahas soal Hakim PN Depok yang Kena OTT

Kata Ketua KY, kedatangannya secara khusus dimaksudkan untuk membahas para hakim yang terjaring OTT KPK.
Hukum
Kamis, 19 Feb

Kasus Rita Widyasari, KPK Tetapkan 3 Perusahaan Jadi Tersangka

PK menduga ketiga korporasi yang ditetapkan tersangka berperan dalam kasus gratifikasi yang diterima Rita.
Hukum
Rabu, 18 Feb

KPK Harap Menag Berinisiatif Klarifikasi Soal Dugaan Gratifikasi

KPK harus memastikan terlebih dahulu apakah penerimaan fasilitas ini berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.