Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengimbau Pemerintah Kabupaten Simalungun agar bergegas melengkapi persyaratan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Pesan tersebut disampaikan oleh Agus Jabo ketika menerima kunjungan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama rombongan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Jika Pemkab Simalungun bisa memacu proses pelengkapan persyaratan, salah satu daerah di Sumatra Utara itu berpeluang segera memiliki gedung Sekolah Rakyat.
Kementerian Sosial menargetkan pembangunan sejumlah Sekolah Rakyat permanen dapat dimulai kembali pada Januari 2027, sehingga sarana belajar dan asrama dapat difungsikan mulai Juli tahun depan.
“Jadi, kalau Januari sudah bisa mulai dibangun, Juli sudah bisa dipakai. Minimal untuk kelas dan asramanya. Nanti akan ada kelas, asrama, dapur, tempat makan, dan lain-lain,” jelas Agus Jabo.
Sebelumnya, pengajuan Sekolah Rakyat di Simalungun sempat tersendat karena persoalan lahan. Dari total 21 hektare lahan yang tersedia, Pemkab Simalungun kini telah memecah sertifikat dan menyiapkan 8 hektare buat lokasi sekolah di Panei Tongah, Kecamatan Panei.
Agus Jabo pun menekankan pentingnya pemda memastikan proses penjaringan murid tepat sasaran. Dia mengingatkan, Sekolah Rakyat dihadirkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Maka itu, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu hanya dibuka untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dia menegaskan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus berpijak pada data yang objektif, dengan mengutamakan anak dari keluarga di desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bagi mereka yang belum terjaring, tetapi membutuhkan akses pendidikan, Kemensos pun berupaya menyediakan solusi alternatifnya.
Agus Jabo mengatakan kebutuhan akan layanan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sering kali melampaui kapasitas Sekolah Rakyat. Solusinya, Kemensos menghadirkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di berbagai sentra Kemensos.
“Anak-anak yang tidak lolos Sekolah Rakyat, tapi umurnya sudah misalkan 15 tahun, itu Kemensos menyediakan SKB. Kerja sama dengan Kemendikdasmen,” imbuh Agus Jabo.
SKB adalah wadah pendidikan nonformal hasil kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lewat program ini, anak yang belum tertampung di Sekolah Rakyat tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C tanpa biaya.
Dengan begitu, terbatasnya daya tampung Sekolah Rakyat tidak lagi menghalangi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mengenyam pendidikan.
Kemensos berkomitmen memastikan setiap anak bisa mendapatkan kesempatan belajar dan memperbaiki kualitas hidup melalui pendidikan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
