tirto.id - Kasus corona di seluruh dunia terus meningkat, meski vaksinasi telah dijalankan di sejumlah negara.
Situs Worldometers melaporkan, hingga Senin (8/2/2021) pukul 15.16 WIB, angka kasus global kini telah menyentuh 106,691,754 dengan 2,327,390.
Saat ini, ada sebanyak 25,837,426 kasus aktif di seluruh dunia dan 78,380,822 pasien telah dinyatakan sembuh dari COVID-19.
Amerika Serikat (AS) masih menduduki urutan pertama sebagai negara dengan jumlah kasus terbanyak di seluruh dunia, yaitu mencapai 27,611,403 dengan 474,933 kematian.
India menyusul AS di urutan ke-2 dengan total jumlah kasus saat ini sebanyak 10,838,843. Selanjutnya, Brasil berada di urutan ke-3 dengan 9,524,640 kasus.
Rusia menduduki urutan ke-4 di seluruh dunia dengan catatan kasus mencapai 3,967,281. Inggris menyusul dengan 3,945,680 kasus. Prancis berada di urutan ke-6 dengan jumlah kasus saat ini sebanyak 3,337,048.
Meksiko yang berada di urutan ke-13 mendapat tambahan sebanyak 6,065 kasus baru dan 414 kematian. Jumlah total kasus di Meksiko saat ini yaitu sebanyak 1,932,145.
Sementara itu, Indonesia kini berada di urutan ke-19 dengan 1,157,837 kasus. Menurut data dari laman covid19.go.id, Indonesia mendapatkan 10.827 kasus baru.
Pasien yang sedang dirawat karena COVID-19 di Indonesia yaitu sebanyak 176.291. Jumlah pasien yang telah sembuh ada sebanyak 949.990 dan yang meninggal dunia sebanyak 31.556.
Epidemiolog Sarankan Pemerintah Fokus Atasi Kerumunan untuk Cegah COVID-19
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif Ph.D menyarankan pemerintah agar fokus pada mengatasi kerumunan-kerumunan massa yang terjadi di masyarakat untuk mencegah penularan kasus baru COVID-19 di Tanah Air.
"Yang paling pokok saat ini pemerintah fokus lah pada pencegahan atau melarang kerumunan. Karena itulah yang paling pokok," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Hal itu ia sampaikan karena saat ini masih banyak ditemukan kerumunan dalam jumlah besar sebagai contoh pesta pernikahan yang menimbulkan kerumunan.
Adanya kebijakan yang dibuat masing-masing daerah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat memang sudah bagus. Namun, hal itu harus didukung pula dengan pencegahan kerumunan massa.
Sebab, penularan COVID-19 tidak hanya terjadi di moda transportasi tetapi masalah utamanya terletak di kerumunan massa.
Ia menilai saat ini pemerintah tampak lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Seharusnya, dalam kondisi laju COVID-19 terus meningkat pemangku kepentingan fokus pada pencegahan kerumunan dulu.
Terkait kebijakan baru yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, Syahrizal berpendapat hal itu sebenarnya sudah terlambat namun tetap bisa dilaksanakan.
Seharusnya, PPKM skala mikro jauh-jauh hari sudah diterapkan pemerintah agar kasus penularan COVID-19 dapat ditekan.
"Dari awal saya sudah menganjurkan pelaksanaan PPKM skala mikro karena potensinya ada," katanya.
Potensi yang dimaksud ialah pelibatan bidan desa, bintara pembina desa (babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga tenaga penggerak desa.
Sumber daya manusia (SDM) tersebut dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan PPKM skala mikro. Selain itu, penguatannya dapat disokong oleh alokasi dana desa.
Editor: Agung DH
