tirto.id - Presiden Joko Widodo berencana menggunakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.
"Jadi pak presiden menyampaikan bahwa kalau rakyat ini, saudara-saudara kita ini fokusnya produksi, kemudian BUMN ini bisa ditugaskan menjadi offtaker, maka gak akan ada lagi harga jatuh di tingkat petani," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo usai pertemuan dengan Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023)
Arief menuturkan, pemerintah tengah membahas secara intens soal pembentukan BUMN pangan tersebut. Pertama, Presiden Jokowi akan membahas soal pendanaan BUMN pangan tersebut bersama Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kedua, pemerintah akan menyiapkan infrastruktur. Ia mencontohkan bagaimana negara di luar negeri menyiapkan infrastruktur seperti alat penyimpanan cold room storage besar untuk memperpanjang masa pangan.
Arief mengaku, pemerintah sudah punya Bulog dan ID Food sebagai BUMN bidang pangan. Sementara itu, di sektor gula dan CPO, ada PTPN. Ia mengatakan, BUMN tersebut akan menjadi offtaker. Akan tetapi, pemerintah akan melakukan sinkronisasi regulasi.
"Kalau targetnya Pak Presiden menyampaikan dalam dua minggu ini kami kembali lagi dengan draf peraturan yang sudah disiapkan," kata Arief.
Arief pun mengaku, mereka sudah membuat rancangan regulasi untuk pembagian secara spesifik. Ia mencontohkan padi, jagung dan kedelai akan dipegang Bulog sementara ID Food atau RNI akan memegang sisanya. IA mengatakan, RNI adalah holding BUMN pangan yang membawahi perikanan dan peternakan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Reja Hidayat
