tirto.id - Pilkada 2018 masih beberapa bulan lagi, akan tetapi suhu politik sudah mulai memanas. Salah satu isu panas yang bergulir adalah “serangan” terhadap Prabowo Subianto dan Gerindra dari La Nyalla Mataliti yang gagal maju dalam Pilgub Jawa Timur. La Nyalla menuduh Prabowo meminta uang tunai sebelum memberikan dukungan di Pilgub. Kubu Prabowo dan Gerindra membantah “memalak” La Nyalla.
Polemik itu membawa-bawa kembali gerakan Bela Islam yang menguat saat berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017. Sekjen Forum Umat Islam, Al Khaththath, yang sempat ditahan kepolisian karena dituduh menunggangi aksi-aksi Bela Islam untuk makar, menyesalkan kegagalan La Nyalla yang ia anggap sebagai “kader dari aksi-aksi Bela Islam 212” (baca: Sepak Terjang Al Khaththath Sebelum Ditangkap).
“Kita, kan, menganggap para ulama sudah memperjuangkan dengan pengerahan Aksi Bela Islam 212 yang sangat fenomenal dan kita di Jakarta sudah berhasil, ya, memunculkan Gubernur Anies-Sandi yang didukung oleh para ulama. Oleh karena itu, pesan Habib Rizieq ketika saya pergi ke Mekah, pergi haji kemarin, adalah agar meminta 3 pimpinan partai ini supaya meng-copas apa yang ada di Jakarta,” ujar Al Khaththath.
Tiga partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra, PKS dan PAN. Tiga partai tersebut memang menjadi pendukung Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ketiganya juga berada di barisan yang sama dalam Pilpres 2014 lalu dengan mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Gerindra memang paling sering berkoalisi dengan PKS sejak 2014 dan PAN adalah partai kedua yang paling sering berkoalisi dengan Gerindra.
Kendati ucapan Al Khaththath ini juga dikritik dan ditepis oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam rentetan Aksi Bela Islam, tetapi sentimen yang dipaparkan Khaththath tidak bisa dianggap sepi. Di media sosial, misalnya, berseliweran identifikasi “partai pendukung Ahok”, PDIP sebagai pengusung utama jelas menjadi rujukan utama. Nasdem menjadi partai lain yang kuat mendapatkan identifikasi serupa karena, selain diidentifikasi sebagai pendukung militan Jokowi dan Ahok, salah satu kadernya, Victor Laiskodat, juga tersangkut kasus ujaran kebencian.
Sentimen yang ditegaskan Khaththath dan identifikasi terhadap “partai pendukung Ahok” tidak menghentikan koalisi di antara Gerindra, PKS dan PAN dengan PDIP dan Nasdem dalam Pilkada 2018. Koalisi di antara partai-partai tersebut berlangsung di berbagai wilayah dalam jumlah yang cukup signifikan.
Tahun ini, PDIP, PKS, Gerindra, dan PAN bersama-sama mengusung satu paslon di Sulawesi Tenggara. Sementara di tingkat kabupaten/kota, keempat tersebut berkoalisi di 16 wilayah. Seperti misalnya di Magetan, Lebak, Tangerang, dan Kota Tangerang.
PDIP sendiri berkoalisi dengan PKS di 33 wilayah. Salah satunya adalah di Jawa Timur, kedua parpol memberikan dukungan pada Drs. H. Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. Sementara dengan Gerindra di 48 wilayah dan PAN di 58 wilayah.
Sedangkan Nasdem, PKS, Gerindra, dan PAN berkoalisi pada pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Selain di Sumatera Utara, Nasdem-PKS-Gerindra-PAN juga berkoalisi mengusung calon di 16 kabupaten/kota. Provinsi terbanyak tempat keempatnya berkoalisi adalah di Jawa Barat dan Banten, masing-masing mendukung paslon di 3 kabupaten/kota.
Bila ditilik lebih jauh, Nasdem berkoalisi dengan PKS di 61 wilayah, PAN di 62 wilayah, dan Gerindra di 54 wilayah. Sementara soal partai yang paling banyak berkoalisi dengan Nasdem dalam Pilkada 2018 ini adalah Golkar di 76 wilayah dan Demokrat di 69 wilayah.
Kendati cair dan tidak menabukan diri berkoalisi dengan PDIP, namun soliditas antara PKS, Gerindra, dan PAN memang tampak menonjol. Dalam Pilkada serentak 2018 ini, ketiganya berkoalisi di 40 wilayah.
Di pemilihan tingkat gubernur terdapat 6 paslon yang maju didukung oleh ketiganya, sementara di tingkat kabupaten/kota terdapat 34 paslon. Dari 40 wilayah tersebut, paslon terbanyak yang diusung ketiganya ada di Jawa Barat; 1 paslon di pemilihan gubernur dan 4 paslon di pemilihan bupati/walikota.
Dilihat dari banyaknya koalisi ketiga partai ini, bisa dibilang ketiganya berusaha membangun kekuatan politik bersama. Hal ini juga bisa dilihat berdasarkan partai mana saja yang paling banyak berkoalisi dengan mereka.
Gerindra paling banyak berkoalisi dengan PAN dan PAN sendiri juga paling banyak berkoalisi dengan Gerindra; keduanya berkoalisi di 75 wilayah. Sementara PKS paling banyak berkoalisi dengan Gerindra (70 wilayah) dan partai keduanya adalah PAN (64 wilayah).
Meski muncul suara-suara yang tidak menyetujui koalisi antar-dua kubu politik tersebut di berbagai wilayah dalam Pilkada 2018 ini, berkoalisi dengan partai-partai yang memiliki basis suara kuat di daerah-daerah tertentu menjadi pilihan yang rasional. Atau berkoalisi karena pertimbangan: calon yang didukung lawan ternyata punya elektabilitas yang tinggi.
Hal sama sebenarnya terlihat dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada 2015 dan 2017. Relasi parpol membangun koalisi dalam mengusung calon kepala daerah sangatlah cair dan sering kali tidak terkunci oleh pola koalisi di tingkat nasional.
Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017 (2017), rasionalitas pembentukan koalisi level daerah tanpa mempertimbangkan koalisi di atasnya, baik di provinsi maupun di pusat. Artinya, koalisi level pilkada serentak adalah model koalisi “campur”. Dengan model itu, urusan ideologi dan platform yang berbeda pun dapat saja bekerja sama, sekalipun berbeda jauh dari model koalisi di pemerintahan pusat.KPU bahkan menggarisbawahi, “Pembentukan koalisi lebih berbasis pada pertimbangan taktis strategi pemenangan untuk kekuasaan”. Tidak kurang dan tidak lebih.
KPU mencatat, berdasarkan pemberitaan sebuah media, pasangan hasil koalisi campur cenderung memenangi pilkada: 69,73 persen pada 2015 dan 66,67 persen pada 2017.
Strategi koalisi campur dengan partai lain ini memang lebih efektif, betapa pun platform politiknya berbeda sama sekali. Juga sangat efisien kendati satu sama lain dipisahkan oleh momentum atau insiden politik tertentu di wilayah dan waktu yang berbeda.
Politik elektoral adalah tentang menang dan kalah. Jika memang ingin menang, maka pertimbangan-pertimbangan pragmatis amat wajar menjadi dalil-dalil pokok. Jika niatnya memang sekadar ingin menang, wajar jika berpikir: buat apa mendukung kandidat yang elektabilitas atau popularitasnya kelewat rendah?
Penulis: Scholastica Gerintya
Editor: Zen RS
