Rekrutmen CPNS Tahun Ini Dipastikan Bebas KKN

tirto.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Haris Munandar memastikan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan tanpa adanya praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Ia mengatakan rekrutmen sudah melalui proses yang profesional.

Haris percaya bahwa tindakan Kemenperin sudah tepat untuk terhindar dari KKN. Selain itu, tindakan ini juga menggambarkan bahwa pemerintah berupaya untuk semakin akuntabel dalam segala hal, termasuk perekrutan anggota.

“Pemerintah berupaya untuk semakin bisa akuntabel. Tentunya kita harus percaya bahwa ini harus terhindar dari KKN,” jelas Haris Munandra saat ditemui di Karawang, Kamis (14/9/2017) sebagaimana dikutip Antara.

Selain dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perekrutan CPNS juga tersedia dalam bentuk tes online.

“Nah, tes online itu kan dia harus bisa menginput data, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi, yang tersaring kemungkinan besar sudah sesuai kriteria,” ujar Haris.

Lanjut Haris, rekrutmen ini juga menjadi solusi atas tantangan untuk mengisi banyaknya kursi pimpinan yang kosong di Kemenperin, hal ini mengingat terjadinya moratorium PNS beberapa tahun terakhir.

Haris juga berharap jika perekrutan CPNS Kemenperin untuk tahun ini diadakan sekali lagi. Menurutnya, hal ini berguna untuk mempersiapkan angkatan yang nantinya akan mengisi kursi-kursi pimpinan. Dosen-dosen dan tenaga pengajar juga sangat dicari di sini, kata Haris.

“Ini dalam upaya mempersiapkan angkatan yang nantinya akan mengisi kursi-kursi pimpinan. Karena di birokrasi itu tidak mungkin dia langsung bisa naik eselon II. Ada proses dan jenjang jabatan yang perlu dilalui. Tahun depan semoga ada lagi, karena kita butuh banyak dosen dan tenaga pengajar,” beber Haris.

Sebelumnya, Kemenperin membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 sebanyak 380 formasi dengan 43 jabatan. Lulusan-lulusan yang dicari adalah Diploma III (D-III), D-IV/Strata 1 (S-1), S-2, dan S-3.

Perekrutan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2017.