Indeks Wni Disandera

Sebenarnya sudah ada moratorium dan larangan dari pemerintah untuk melewati daerah-daerah rawan. Itu semestinya ditaati.

Kasus penyanderaan tiga WNI asal NTT oleh kelompok bersenjata di Lahad Datu, Malaysia disinyalir memiliki motif lain.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menilai pemerintah Indonesia terlalu persuasif dalam menanggapi kelompok separatif Abu Sayyaf, sehingga penyanderaan bisa terjadi berulang kali

Menteri Pertahanan (Menhan) dari tiga negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia akan menggelar pertemuan untuk membahas langkah pembebasan tiga WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf di perairan Lahad Datu, Malaysia

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, belum ingin mengerahkan pasukan militer untuk membebaskan tujuh warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok bersenjata Filipina sejak 21 Juni lalu.

Retno mengatakan, pertemuan itu menjadi sangat penting artinya untuk melanjutkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam upaya pembebasan sandera.

Pemerintah Indonesia belum berencana mengirimkan TNI ke Filipina mengingat proses negosiasi dengan Pemerintah Filipina masih berlangsung.

Para WNI yang semula disandera di pegunungan utara Kepulauan Sulu, telah dipindahkan ke arah selatan di wilayah yang disebut Pandanao. Meskipun telah mengetahui lokasi penyanderaan ketujuh ABK tersebut, ia menegaskan bahwa sesuai kesepakatan dua negara, pasukan Indonesia belum bisa dikerahkan untuk membebaskan sandera.

Jusuf Kalla tidak bisa menyampaikan banyak hal karena saat ini proses pembebasan sedang diupayakan oleh pemerintah RI.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peristiwa penyanderaan WNI akhir-akhir bukan politik, melainkan kesengajaan dan ada unsur pengulangan. "Yang kita lihat kok kayaknya jadi tuman gitu," ujar Luhut.

Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte mengatakan jika dirinya akan bersiap menghadapi kelompok ekstremis Abu Sayyaf. 

Ketua Komisi I DPR, Abdul Almasyhari menyerukan agar pemerintah mengerahkan Kementerian Pertahanan, BIN, BAIS, dan Kementerian Luar Negeri dalam upaya penyelamatan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. upaya tersebut diutamakan untuk diplomasi, bukan upaya militer.

ihak keluarga tetap yakin, kru "tugboat" atau kapal tunda Charles milik PT Rusianto Bersaudara, disandera kelompok Abu Sayyaf.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menolak mempublikasikan secara detail proses pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina.

Jubir Kemenlu RI menegaskan Pemerintah Indonesia tidak memberikan uang tebusan terkait dengan pembebasan keempat WNI ABK yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina.

Kementerian Luar Negeri mengungkapkan identitas keempat warga negara Indonesia (WNI) yang telah berhasil dibebaskan dari kelompok bersenjata di Filipina.

Menlu RI Retno Marsudi mengungkapkan saat ini pemerintah tengah membahas pemulangan keempat WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina dengan otoritas Filipina.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengimbau lembaga pemerintah agar saling berkoordinasi terkait pembebasan empat WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Menlu RI Retno Marsudi memastikan kondisi empat kru kapal tunda Henry yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf masih dalam keadaan aman.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI berharap pemerintah Indonesia dapat membebaskan empat kru kapal tunda (tugboat) Henry yang disandera kelompok bersenjata