Indeks Tni

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tersebut merupakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh individu dan kebetulan berstatus anggota TNI.

Koalisi melihat upaya penguatan militer lewat keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dan proyek strategis pemerintah yang tidak memiliki relevansi.

TAUD menilai mundurnya Kabais TNI karena kasus Andrie Yunus masih tak memadai, karena tanggung jawab tak hanya di satu jabatan.

Sosok dan rekam jejak Letjen Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang mundur dari jabatannya karena kasus penyiraman air keras pada aktivis Andrie Yunus.

Penindakan dapat berupa peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin, pemberhentian dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Kemhan dan TNI akan berlakukan 4 hari kerja dan efisiensi BBM berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alutsista dan mobilitas dinas.

PPrabowo menyatakan akan memberikan kesempatan bagi tiap lembaga untuk memperbaiki diri. Namun, akan mengambil langkah tegas jika tidak ada perubahan.

Ariyo Windutomo kini resmi menyandang pangkat bintang tiga setelah naik pangkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen) TNI.

KontraS mendesak pembentukan lembaga independen untuk mengungkap fakta objektif hingga menyasar aktor intelektual usai pengungkapan penanganan TNI & Polri.

Denpom TNI berupaya merampungkan perkara 4 anggota BAIS terlibat penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, agar segera dibawa ke Odmil.

Para pelaku sementara ini dikenakan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman antara empat hingga tujuh tahun penjara.

Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, membenarkan bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan keterlibatan anggota.

Donny juga mengklarifikasi isu KSAD tidak sejalan dengan Panglima TNI saat menanggapi kabar beredarnya telegram rahasia Siaga Satu TNI beberapa waktu lalu.

Hersan menjelaskan, hakim militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali komando atasan secara langsung.

Sjafrie menegaskan keputusan penetapan siaga satu yang diambil TNI dipastikan berdasarkan pertimbangan dari sisi geostrategis.

Agus enggan menjelaskan apakah status Siaga 1 ditetapkan sebagai mitigasi atas semakin memanasnya konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Penetapan status itu berpotensi inkonstitusional karena kewenangan pengerahan kekuatan militer ada di tangan presiden.

TNI dinilai perlu menjelaskan kepada publik soal langkah kebijakan status Siaga 1 di tengah memanasnya konflik AS-Iran.

Beredar informasi soal Siaga 1 dari Panglima TNI. Simak penjelasan soal status Siaga 1 tersebut dan alasan penetapannya di Indonesia.

Koalisi sipil memandang pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI.