Indeks Thomas Djiwandono

Pengalaman Thomas Djiwandono sebagai mantan Wamenkeu dinilai akan mempermudah tugas barunya, terutama dalam menjaga kepercayaan investor global.

Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI dijadwalkan pukul 14.00 WIB.

Thomas bantah dipersiapkan sebagai calon gubernur BI, dan berharap publik dapat menilainya berdasarkan kompetensi dan rekam jejak di bidang keuangan.

Thomas mengaku telah mengundurkan diri dari Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025, jauh sebelum pencalonan Deputi Gubernur BI.

Thomas berlatar belakang eks kader parpol dan keponakan Presiden Prabowo Subianto, yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran investor luar dan dalam negeri.

BCA berencana mengadakan pertemuan dengan Thomas Djiwandono setelah pelantikannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Thomas pun memastikan sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Gerindra dan sudah keluar per 31 Desember 2025.

Misbakhun membantah Komisi XI DPR RI memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI karena merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto.

Thomas mengatakan, strategi ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan lincah.

Dasco menekankan pula bahwa Thomas sudah tidak masuk struktur pengurus Partai Gerindra dan mundur dari partai per 31 Desember 2025.

Nailul Huda menilai, keterpilihan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI dapat mempengaruhi independensi BI dan merusak sistem moneter Indonesia.

Menkeu Purbaya menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal jabatan Wamenkeu akan didudki Juda Agung.

Purbaya semula mengakui sebagian pihak meragukan independensi Thomas bila menjabat Deputi Gubernur BI.

Menkeu Purbaya menjamin independensi BI akan goyah ketika ada intervensi dari pihak Pemerintah Pusat.

Purbaya juga memastikan independensi BI tidak akan terpengaruh jika Thomas nantinya benar-benar menjadi Deputi Gubernur BI.

Thomas Djiwandono dan dua nama lainnya diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur, mengantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.

Wamenkeu menilai kekhawatiran sejumlah analis bahwa NDB akan mendominasi seperti IMF tidak berdasar.

Danantara hanya mengelola dividen BUMN dan menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

Thomas mengatakan, pemerintah mengantisipasi penurunan kelas menengah karena pertumbuhan ekonomi ditopang kelompok tersebut.

Thomas mengatakan, anggaran infrastruktur dikurangi untuk memenuhi kebutuhan program quick win Presiden Prabowo seperti MBG dan program prioritas lain.