Indeks Tambang Nikel

Pemerintah akan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Selasa (10/6/2025).

Empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, telah diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 26-31 Mei 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup menemukan sejumlah pelanggaran serius mulai dari masalah perizinan hingga tidak adanya manajemen lingkungan yang layak.

Operasional tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag Raja Ampat dihentikan sementara. Bagaimana duduk perkara perizinan tambang dan pantauan dari kementerian?

PT Gag Nikel menyatakan pihaknya siap dievaluasi kembali oleh pemerintah, segala dokumen pendukung telah disiapkan untuk dilaporkan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dan meminta aktivitas pertambangan tidak merusak situs-situs bersejarah di Raja Ampat.

IUP produksi PT Gag Nikel diterbitkan pada tahun 2017, dan mulai beroperasi pada 2018.

Fadli Zon mengaku belum mendapat laporan langsung soal kerusakan situs di Raja Ampat akibat pertambangan nikel.

Pemerintah akan meninjau langsung ke lapangan terkait dengan ramainya isu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PT Gag Nikel.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, sudah dipanggil untuk dimintai mengenai tambang nikel di kawasan Raja Ampat. 

Jokowi mengklaim Indonesia telah meraih omzet dari hilirisasi nikel hingga Rp510 triliun.

Melalui Simbara, pelaku usaha pertambangan harus patuh dengan peraturan pemerintah agar tetap bisa melakukan ekspor.

Nikel mentah merupakan bahan tambang bijih nikel yang belum diolah. Lalu, bagaimana persebaran nikel di Indonesia? Simak penjelasan di bawah ini.

Macam-macam hasil tambang di Negara Filipina ada nikel, emas, hingga platina. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, baca terus artikel berikut ini.

Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Lembong, menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Jokowi justru memiliki tiga masalah besar.

Bahlil menyebut hilirisasi nikel ada banyak, mulai dari bahan stainless steel yang menjadi bahan baku sendok, hingga baja.

Dari riset terbaru BHRCC menyebutkan penambangan nikel telah menyebabkan masalah lingkungan.

Jokowi menyinggung soal adanya ekspor paksa setelah adanya larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintah sejak 2020.

Suahasil Nazara menegaskan, Indonesia akan tetap melanjutkan kegiatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) demi mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kekalahan Indonesia dalam gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor bijih nikel tidak akan menurunkan minat investasi di sektor tersebut.