Indeks Satgas Blbi

Mahfud MD mengatakan nilai dana yang berhasil diterima negara dari pembayaran utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp150 miliar.

Mahfud MD minta obligor melakukan itikad baik membayar utangnya ke pemerintah. Jika tidak, Satgas BLBI akan menyita aset milik obligor.

Satgas BLBI akan kembali menghitung total aset sitaan berupa empat bidang tanah di Karawang dari PT TPN milik Tommy Soeharto.

Satgas BLBI melakukan penyitaan empat aset tanah PT Timor Putra Nasional (PT TPN) milik Tommy Soeharto senilai Rp600 miliar.

Kemenkeu merilis daftar obligor yang dipanggil oleh Satgas BLBI pekan ini, jumlah utang yang ditagih baru Rp12,7 triliun dari total Rp110,45 triliun.

Suyanto Gondokusumo disebut-sebut sebagai pemegang saham Bank Dharmala, yang harus menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI sebesar Rp904,47 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 24 obligor dan debitur untuk menyelesaikan utang mereka.

Satgas BLBI dan PUPN telah menyita harta obligor Kaharudin Ongko Rp109,5 miliar dari total utang Rp8,2 triliun ke negara.

Mahfud MD buka peluang penyelesaian BLBI akan pakai jalur pidana. Namun, hal ini bergantung pada hasil pemeriksaan obligor dan debitur.

Penyitaan aset obligor BLBI telah dimulai. Antara lain berupa aset tanah seluas total 52.300.000 meter persegi.

Satuan Tugas BLBI mulai menyita aset dari obligor BLBI yang menunggak utang ke pemerintah Indonesia totalnya mencapai Rp110,45 triliun.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola meragukan Satgas BLBI bisa melacak dan merampas aset para obligor dan debitur.

Mahfud MD menyambangi Gedung KPK guna meminta dokumen BLBI dan memastikan kedudukan atau posisi kasus BLBI.

Satgas pemburu aset BLBI harus melakukan banyak hal agar duit negara bisa kembali.

Polri menjadi salah satu pengarah yang mengarahkan pelaksana dalam percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Berdasarkan perhitungan Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun Kejagung, kerugian negara atas kasus BLBI bukan Rp108 triliun melainkan hampir Rp110 triliun.

Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah mengapa tidak memasukkan KPK dalam Satgas Hak Tagih Dana BLBI yang dibentuknya.

Mahfud mD sebut aset BLBI dari dana yang dikucurkan saat krisis moneter 1998 nominalnya hampir menyentuh angka Rp110 triliun.

Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI