Indeks Ruu Minuman Beralkohol

RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) memantik perdebatan, bagaimana aturan soal minuman alkohol di Indonesia?

Pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol kembali bergulir.

Regulasi minol sudah ada sejak era Suharto, dan terus dimodifikasi hingga kini.

Produsen miras oplosan yang sebabkan korban jiwa dipertimbangkan untuk dijerat dengan Pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana.

"Kemarin harusnya tanggal 12 ada pembahasan RUU Minol dengan pemerintah. Tapi mereka mengajukan surat minta ditunda dan belum diatur lagi."

Pasar gelap berupa minuman beralkohol oplosan muncul sebagai dampak pelarangan penjualan bir.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menolak pelarangan minuman beralkohol.

Miras-miras itu diselundupkan di dalam 32 ember cat dan dikirim berbarengan dengan barang kebutuhan masyarakat lain seperti sembako dan minuman.

797 botol vodka yang diangkut Hercules TNI AU diamankan di bandara Wamena

Keputusan mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk tentu jadi pilihan pribadi seseorang. Namun, sebelum melakukannya, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan salah satunya bekerja kerasnya organ tubuh saat kondisi mabuk.

Larangan peredaran minuman beralkohol tak selalu menyelesaikan persoalan. Korban-korban justru berjatuhan karena maraknya peredaran minuman alkohol ilegal.

Minuman beralkohol palsu atau KW banyak beredar di kafe-kafe di seputaran Jakarta. Untuk mengelabui pembeli, minol-minol KW itu diplos dengan sedikit minol asli.  R (samaran). Dia sekarang bekerja menjadi penjaga keamanan proyek bangunan. Tapi dulu, dia pernah jadi orang kaya, berkat bisnis minol KW. Daerah operasinya adalah Kemang dan sekitarnya. Karena pengalaman lamanya jadi pengedar minol KW, dia tahu satu fakta penting: susah mencari minol yang asli. Peredaran minol KW ada pengendalinya

Peredaran minuman beralkohol dibatasi. Di saat yang sama, pemerintah berharap bisa menangguk cukai yang lebih besar dari alkohol. Setelah merdeka, Indonesia kemudian mengikuti jejak Belanda dalam memungut cukai dari perdagangan minol. Hal ini bisa terlihat dari diresmikannya Undang Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras. Undang-Undang ini mengatur cukup detail terkait cukai minol Pemerintah akan kembali menaikkan cukai minol pada 2016 diharapkan pendapatan cukai dapat naik kembali

RUU Minuman Beralkohol memang tidak akan ekstrem menutup total peredaran minuman beralkohol. Namun, RUU ini dianggap sebagai sebuah upaya maksimal untuk meminimalisir dampak dari peredaran minol. Wakil ketua komite III DPD yang juga ketua GeNAM yaitu Fahira Idris berharap RUU Minuman Beralkohol cepat di selesaikan , paling tidak RUU ini menjadi tindakan preventiv pemerintah untuk menghindarkan warga negara yang sering mengkonsumni minuman beralkohol agar tidak berdampak negativ.