Indeks Rotasi Jabatan

Anies mengatakan rotasi dan mutasi dalam badan birokrat adalah sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap berlebihan, apalagi dipandangan dengan kacamata yang politis.

Rotasi polisi di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) agar diperhatikan, terutama terkait dengan waktu rotasi, agar tidak terlalu dekat waktunya.

Lelang jabatan untuk posisi ketua dinas, eselon II, di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebutkan akan dimulai pada Senin (4/3/2019) depan.

Pemprov DKI Jakarta mengaku telah mengeluarkan demosi atau Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali kepada sejumlah pejabat eselon II yang jabatannya dirotasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjelaskan masalah setiap pejabat di Eselon II yang diturunkan atau dicopot dari jabatannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan demosi atau penurunan jabatan pejabat di eselon II, salah satunya terkait capaian program dan serapan anggaran.

Anies mengatakan, keputusan untuk demosi dan mutasi dijalankan melalui proses komunikasi antara pejabat yang bersangkutan dengan atasannya.

Gubernur Anies Baswedan merombak organisasi Pemprov DKI Jakarta dengan merotasi 1.125 pejabat eselon II, III dan IV. Para pejabat itu dilantik pada hari ini. 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai hal-hal semacam nepotisme dan politis dalam rotasi KSAD dan Danpaspampres tak perlu dipusingkan.

Kenaikan pangkat Maruli Simanjuntak dan Andika Perkasa disebut sebagai faktor balas budi Jokowi kepada Hendro dan Luhut.

Brigjen TNI Maruli Simajuntak telah dirotasi dari Kasdam IV/Dip menjadi Danpaspampres.

WP KPK menjawab atas eksepsi dari pimpinan KPK bahwa SK Rotasi Pejabat Struktural tidak dikeluarkan dengan prosedur yang benar.

Ketua KPK Agus Rahardjo menanggapi tuduhan yang menyatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak transparan dalam merotasi anggota komisinya.

Proses rotasi harus dilakukan dengan kriteria dan aturan main yang jelas sehingga ada transparansi.

"Jika dalam waktu 30 hari tidak diperbaiki, maka kami akan melaporkan ke Presiden terkait hal ini."

"Padahal nggak cuma kliping koran doang," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

"Ada beberapa yang bermasalah. Ketika melakukan promosi, mutasi, dan pemberhentian aparatur sipil negara," kata Made Suwandi.

"Ini contoh ketidaktertiban."