Indeks Revisi Uu Tni-polri

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap perluasan wewenang TNI-Polri dalam revisi undang-undang terbaru tidak membuat negara menjadi otoriter.

Jokowi tidak menjawab banyak pertanyaan awak media mengenai revisi UU Polri dan TNI.

Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.

DPR RI perlu waktu lebih panjang untuk membahas revisi UU TNI dan UU Polri.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ini draf revisi UU TNI-Polri masih dalam penelaahan untuk proses selanjutnya.