Indeks Revisi Uu Tni-polri

Menkum Supratman pun menegaskan bahwa pemerintah telah memenuhi tahapan pembentukan undang-undang lewat uji publik yang diselenggarakan 11 Juli 2024 lalu.

Pigai mendorong agar kasus aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan revisi UU TNI diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.

Komnas HAM mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kepolisian dan TNI tetapi mendorong pengkajian ulang di poin perluasan wewenang.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap perluasan wewenang TNI-Polri dalam revisi undang-undang terbaru tidak membuat negara menjadi otoriter.

Jokowi tidak menjawab banyak pertanyaan awak media mengenai revisi UU Polri dan TNI.

Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.

DPR RI perlu waktu lebih panjang untuk membahas revisi UU TNI dan UU Polri.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ini draf revisi UU TNI-Polri masih dalam penelaahan untuk proses selanjutnya.