Indeks Rencana Penggusuran Sdn Pondok Cina 1

Komnas HAM menduga Pemkot Depok melanggar hak anak dan hak atas pendidikan dalam hal proses belajar yang tidak optimal di SDN Pondok Cina 1.

Idris mengatakan bahwa dia bakal mempelajari isi surat keberatan administratif dari tim advokasi SDN Pocin 1 tersebut.

Pemisahan siswa secara paksa berdampak terhadap psikologis anak yang seharusnya diutamakan hak dan kepentingannya.

Tim Advokasi akan gugat Wali Kota Depok M. Idris ke PTUN Jabar jika dalam 10 hari kerja tak respons keberatan administratif mereka.

Pemkot diminta untuk meninjau ulang rencana pemusnahan bangunan serta relokasi SDN Pocin 1. Pembangunan masjid raya dianggap dipaksakan dan terburu-buru.

Upaya penggusuran SDN Pocin 1 dinilai menghambat kegiatan belajar-mengajar siswa, terlebih para guru tak diperbolehkan mengajar lagi di sana.

Deolipa Yumara mengadukan Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait rencana penggusuran & alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 untuk pembangunan rumah ibadah.

Deolipa menyebut proses hukum terhadap Wali Kota Depok terus berlanjut meski relokasi SDN Pocin 1 ditunda.

Advokat Deolipa melaporkan Wali Kota Depok terkait polemik SDN Pocin 1 dengan perkara perlindungan anak.

Komnas HAM mendorong kebijakan solutif dan humanis demi keberlanjutan pemenuhan hak pendidikan para peserta didik SDN Pondok Cina 1.