Indeks Reklamasi Teluk Jakarta

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengaku bahwa pihaknya hanya berwenang dalam aspek lingkungan dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kewenangan untuk menentukan lokasi reklamasi, menurutnya, ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan perizinan ada di tangan pemerintah daerah terkait.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta masyarakat untuk mencermati izin pengembang sebelum membeli properti di wilayah Teluk Jakarta demi menghindari kemungkinan sengketa hukum di masa depan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, Sunny Tanuwidjaja yang diberitakan sebagai staf khususnya tidak pernah terlibat dalam proyek apapun. Hal tersebut ditegaskan Ahok terkait pencekalan Sunny oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rangka menolak reklamasi teluk Jakarta, puluhan nelayan yang tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, terkait kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui, Heru adalah calon wakil gubernur (cawagub) yang bakal digandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru yang ditemukan penyidik dari ruang kerja Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Hasil temuan KPK tersebut berupa uang sebesar 850 juta rupiah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap agar pernyataannya soal reklamasi Teluk Jakarta tidak dipolitisir dan dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2017. Apalagi saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani kasus tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut keputusan terkait reklamasi pantai utara Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat kecuali ada pendelegasian kepada pemerintah daerah.

Harga saham perusahaan tercatat atau emiten yang menjadi pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta seperti PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dan PT Intiland Development Tbk terpantau bergerak turun.