Indeks Regulasi

Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka untuk menyampaikan permasalahan sinkronisasi pembangunan daerah yang masih kerap tumpang tindih antara aturan pusat dengan daerah.

Kemenko Perekonomian tengah merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai standar bagi enam UU yang mengatur perizinan usaha sebagai langkah untuk memangkas birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit. Selain itu, PP ini juga akan mengantisipasi kebiasaan perubahan aturan seiring dengan pergantian pejabat di birokrasi.

Dirjen Migas menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membenahi sektor gas mengingat perannya yang sangat besar dalam mendukung industri. Berbagai pembenahan regulasi telah dilakukan di sektor ini untuk menarik investor khususnya dari luar negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menterinya agar fokus pada apa yang telah direncanakan supaya dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden juga menginstruksikan semua aturan yang menghambat dihapus.

Transformasi bisnis ke layanan berbasis digital saat ini merupakan hal yang krusial bagi para pelaku usaha di Tanah Air apabila mereka ingin memenangkan persaingan dalam merebut minat konsumen, sebuah lembaga konsultan marketing mengatakan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada 3.226 peraturan daerah di Indonesia yang muatannya menghambat investasi, birokrasi dan perizinan serta bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pihaknya telah meminta gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia agar menghapus regulasi tersebut.

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memangkas sebanyak 3.000 peraturan daerah yang dianggap memperlambat perizinan usaha. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah menarik investasi masuk ke tanah air dengan cara memperbaiki regulasi.

Para akademisi yang bergerak dalam bidang Logistik (supply chain) mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Akademisi Logistik Indonesia (AALI) di Kampus ITS Surabaya, pada Kamis, (24/3/2016). Pembentukan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah strategsi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Moazzam Malik mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia, dengan segala potensi yang dimilikinya, akan berdiri sejajar dengan negara-negara raksasa ekonomi Asia lainnya seperti Cina dan India di masa depan, dengan catatan hal itu harus didukung oleh kemauan pemerintah untuk berbenah diri.