Indeks Referendum Papua

Eskalasi konflik bersenjata yang meningkat adalah akibat pemerintah pusat memaksa segala kebijakan tanpa membuka ruang damai. 

PGN Bali melaporkan AMP dengan tuduhan makar, sementara Direktur LBH Bali dilaporkan karena memfasilitasi keinginan referendum dalam demonstrasi.

Mahfud menegaskan bagi pemerintah Indonesia kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan NKRI sudah final.

ULMWP tak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka akan merebut kembali kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua.

Kasus Riki, yang divonis karena dituduh menyebar SARA hanya karena mengunggah foto Bintang Kejora di media sosial, jadi bukti bahwa orang Papua sulit berekspresi baik di dunia nyata maupun maya.

Usulan kembali pemekaran provinsi baru di Papua oleh pemerintahan Jokowi telah menutupi problem mendasar rasisme di seluruh Papua.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Papua tidak bisa referendum, hal ini ditanggapi oleh beberapa elemen masyarakat Papua dan peneliti dari LIPI.

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan Papua tercatat dalam konstitusi Indonesia sehingga segala upaya pemisahan dianggap sebagai perlawanan.

TPNPB-OPM mengatakan Bougainville mendukung Papua merdeka dari Indonesia.

ULMWP dan OPM bersedia berdialog dengan Jokowi asal dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti PBB atau negara lain yang disepakati.

BIN membentuk forum 61 tokoh Papua tanpa sepengetahuan kepala daerah serta lembaga kultural Papua dan Papua Barat.

Wiranto mengklaim negara-negara sahabat, seperti Australia, Papua New Guinea, dan Fiji masih mengakui Papua sebagai baginan NKRI.

Keberadaan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Papua dideteksi Densus 88 sejak dua tahun lalu. 

Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan soal penyebab masyarakat Papua menggelar sejumlah aksi termasuk di Jayapura.

Komnas HAM menilai konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua membutuhkan upaya dialog.

Menurut Wiranto, Perjanjian New York tahun 1962 menyatakan bahwa Irian Barat--kini Papua dan Papua Barat--secara sah masuk ke wilayah NKRI.

Menurut Mahfud MD, konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia saat ini tidak memungkinkan referendum dilaksanakan di Papua. 

“Negara baru berdiri dan kehidupan konstitusi kita masih terkonsolidasi. Di Timor Leste itu sejak awal bukan (bagian) Indonesia."

Faldo Maldini berpendapat aspirasi soal referendum Papua seharusnya bisa diperjuangkan secara politik. Menurut Jubir BPN Prabowo itu, wacana tersebut juga perlu didiskusikan di publik.