Indeks Referendum Konstitusi

Jika Erdogan mendorong semua perubahan yang akan menambah kekuasaannya, Uni Eropa harus secara resmi menunda perundingan tentang keanggotaan yang telah lama tertunda itu.

Ketiga partai oposisi utama Turki keberatan dengan hasil referendum, dan menganggap tidak sah kertas suara tanpa segel resmi.

Dua puluh orang pengamat Eropa dikirim untuk menjadi saksi hasil referendum Turki agar sesuai dengan standar. Para pengamat menilai hasil ini tidak adil.

Erdogan mengatakan bahwa 25 juta orang telah mendukung usulan untuk menggantikan sistem parlementer Turki dengan sistem presidensial yang kuat, dengan memberikan "Ya" sebanyak 51,5 persen suara.

Berdasarkan pandangan hasil ketat referendum dan implikasinya yang luas terhadap amandemen konstitusi, Uni Eropa menyeru pihak berwenang Turki untuk mencari konsensus nasional seluas mungkin.

Referendum untuk perubahan konstitusi Turki akhirnya memenangkan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang unggul tipis dari suara yang menolak, yang memulai babak baru sistem presidensial di Turki.

Belanda mengeluarkan larangan setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaitkan negara itu dengan Nazi. Tak hanya itu, Belanda pun bersikeras tidak mau minta maaf pada Turki.

Belanda telah melarang Menteri Luar Negeri Turki mendarat di Rotterdam terkait kampanye politik Ankara di antara para emigran Turki. Larangan Belanda membuat Presiden Tayyip Erdogan menyebut negara sesama anggota NATO itu sebagai "sisa-sisa Nazi".

Rakyat Thailand akan menggelar referendum pada Minggu (7/8/2016) untuk menyukseskan pemilihan umum (Pemilu) pada 2017 mendatang. Tercatat 50 juta pemilih yang berhak memberikan suara dan Komisi Pemilihan menargetkan 80 persen di antara pemilih akan memberikan suara. Hasil-hasil awal diperkirakan diketahui pukul 20.000 waktu setempat.

Sembari membawa spanduk, ribuan massa berkumpul di lapangan dekat Gedung Pemerintah Bangkok untuk mendesak warga Thailand ikut memberikan suara dalam referendum. Pemungutan suara tersebut nantinya akan menentukan peran militer dalam memegang kendali politiknya.

Pihak militer Thailand melarang berbagai jenis kampanye berkaitan dengan referendum konstitusi pada Agustus 2016 mendatang.