Indeks Razia Buku Di Kediri

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menegur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo terkait  pernyataan razia buku paham komunis yang dilakuka secara besar-besaran.

YLBHI menilai agenda razia dan penyitaan buku yang diusulkan oleh Jaksa Agung dinilai mengancam banyak sektor, salah satunya bisnis perbukuan.

YLBIH menegaskan merazia buku-buku yang diduga berpaham komunisme menyebabkan penggiringan dan stigma komunisme juga mudah melekat ke para penulis.

Razia buku tanpa keterangan merupakan upaya de-Soekarnoisasi. Jadi ingin menghilangkan kisah atau peran Soekarno dari sejarah.

Razia "buku PKI" kembali marak di Kediri. Buku Benturan NU-PKI 1948-1965 yang tak mengajarkan paham komunisme juga turut dirazia.

Pelarangan buku adalah tindakan lancung. Bagi Pramoedya Ananta Toer, itu menunjukkan rendahnya peradaban.

Razia buku cetak seperti yang dilakukan tentara dan polisi di Kediri sia-sia belaka karena masifnya perkembangan teknologi.

Akademisi menganggap razia dan penyitaan buku 'kiri' oleh tentara dan polisi di Kediri konyol. Ia juga perlambang kemunduran dan anti-ilmu pengetahuan.

ICJR mengemukakan bahwa penyitaan buku oleh polisi dan TNI di Kediri itu seharusnya mendapatkan perintah dari pengadilan.

Kodim Kediri berdalih buku-buku yang diduga memuat propaganda PKI dan paham komunisme dirazia dan disita untuk menghindari keresahan masyarakat.

Daftar belasan buku-buku tersebut ditarik karena diduga mempropagandakan PKI dan berpaham komunis.