Indeks Radikalisme

Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa berkomitmen mendorong kerja sama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, penanggulangan terorisme, dan pencegahan radikalisme. Indonesia dinilai sebagai teladan yang baik karena sangat menjunjung tinggi toleransi beragama.

Komnas HAM mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan deradikalisasi dalam rancangan revisi UU Terorisme yang terbaru. Selain itu, pemerintah diminta untuk menetapkan rezim hukum yang sesuai terkait dengan terorisme sehingga menghindari pemberian hukuman yang tidak proporsional.

Komisi III DPR menyarankan supaya Polri dan BNPT menggunakan momentum menyerahnya dua anggota kelompok Santoso untuk segera menangkap gerombolan ini. Komisi III DPR mendukung BNPT menjadi ujung tombak dari operasi penangkapan Santoso di belantara Poso.

Subdirektorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tengah menyelidiki beredarnya selebaran provokasi di media sosial yang mengadu domba antara aparat dengan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di beberapa negara akhir-akhir ini. Untuk membahas persoalan tersebut, NU akan menggelar International Summit of The Moslem Moderate Leader yang menghadirkan para pemimpin Islam moderat dari seluruh dunia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengklaim telah mengetahui lokasi persembunyian kelompok teroris Mujahidin Indonesia Tmiur (MIT, pimpinan Santoso. Namun, pihaknya belum bersedia membeberkan informasi tersebut.

Pemerintah Kebupaten (Pemkab) Lebak, Banten memberikan bekal wawasan kebangsaan kepada petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman kehidupan berbangsa seperti radikalisme dan terorisme.

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Zaini Abdullah meminta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) terdepan dalam memerangi paham radikalisme dan terorisme.

Wacana tentang penggantian dasar negara dari Pancasila kepada yang lain bukanlah barang baru. Gejala ini punya akar historis panjang.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menantang generasi muda untuk “melawan” negara apabila merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.