Indeks Puan Maharani

Usai terima surpres Panglima TNI, Ketua DPR RI Puan Maharani resmi mengumumkan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono pengganti Andika Perkasa.

Penyerahan surpres pergantian Panglima TNI akan diserahkan langsung Mensesneg Pratikno kepada Puan Maharani pada Senin 28 November 2022.

Pertemuan Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo dalam dua acara di Solo menjadi penepis atas isu keretakan hubungan kedua kader PDIP itu.

Puan ingin Provinsi Papua Barat Daya bisa mengikuti Pemilu 2024 setelah disahkan menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Hasto enggan menjawab soal capres-cawapres terkait HUT ke-50 PDIP. Dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Megawati Soekarnoputri.

Menurut Bambang Pacul belum hadirnya Puan Maharani di Kanjuruhan bukan berarti lebih mencintai Korea Selatan ketimbang Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama ibunya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berdoa dan meletakkan bunga di lokasi Tragedi Itaewon.

Ganjar akhirnya angkat bicara soal manuver kelompok relawan yang membenturkan dirinya dengan partai. Ia meminta semua pihak menahan diri.

Seusai bertemu dengan PAN dan PPP, Puan Maharani akan melanjutkan safari politik ke partai nonparlemen.

Bertamu ke Komplek DPR RI, Bahlil memuji kinerja Puan Maharani selalu baik sejak menjabat sebagai menteri hingga saat ini.

MK menyebut syarat pengunduran diri pejabat karena dicalonkan oleh parpol peserta pemilu sebagai capres atau cawapres tidak lagi relevan.

Puan menegaskan PDIP tetap solid kendati pendukungnya dijatuhi sanksi oleh partai. Ia menegaskan kader banteng akan patuh dengan Megawati soal 2024.

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Sebelum nama calon ditetapkan, JK meminta agar masyarakat tidak berprasangka buruk pada setiap kandidat. Penilaian objektif diperlukan sebelum memilih.

Puan Maharani dianggap Bidang Kehormatan PDIP tidak pernah menyatakan secara terbuka siap menjadi capres di Pemilu 2024.

Komarudin menjelaskan sanksi yang diberikan kepada anggota Dewan Kolonel beragam.

Sejumlah tokoh PDIP yang tergabung dalam Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024 mendapatkan sanksi keras oleh Dewan Kehormatan partai.

DPP PDIP melalui Ketua Dewan Kehormatan Komaruddin Watubun akan mengklarifikasi Ganjar, FX Rudyatmo hingga anggota Dewan Kolonel soal pencapresan 2024.

Menurut Puan, angka kematian yang cukup tinggi itu perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan KLB.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Pimpinan DPR, Puan Maharani dkk ke Ombudsman RI terkait pencopotan hakim MK Aswanto.