Indeks Proyek Reklamasi

DKI Jakarta dan pemerintah pusat membentuk tim gabungan pengawas reklamasi pasca pencabutan moratorium.

Selain akan mengajukan gugatan ke PTUN, KSTJ juga akan melaporkan ke Ombudsman terkait pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.

Sekda DKI Jakarta mengatakan, pencabutan moratorium dilakukan karena PT Muara Wisesa Samudra (MWS) bersedia memenuhi enam syarat yang diberikan KLHK.

Pemprov DKI Jakarta sudah menerima surat pencabutan moratorium Pulau C dan D dari Kementerian KLHK.

Tim teknis bentukan Kemenko Kemaritiman sudah menentukan solusi untuk mengatasi gangguan Pulau G terhadap PLTGU Muara Karang. Solusi itu akan diusulkan kepada Menteri Luhut Pandjaitan untuk segera disetujui.

Pihak-pihak yang menolak reklamasi Teluk Jakarta harus menyampaikan argumentasi penolakan berdasar kajian dan tidak emosional.

Belum ada solusi lain yang lebih baik dari reklamasi Teluk Jakarta.

Komisi IV DPR RI berjanji akan terus mengawal proyek reklamasi di sejumlah daerah termasuk di Teluk Benoa, Bali hingga diperoleh solusi atau jalan keluar yang menyeluruh dan diterima semau pihak.

Pemerintah kembali menyatakan reklamasi bisa dilanjutkan, dengan berpatokan pada peraturan yang sudah dibuat di era Orde Baru. Di balik itu, reklamasi menyimpan keruwetan aturan dan juga permasalahan yang harus diurai satu per satu sebelum dilanjutkan.

Pembangunan proyek 17 pulau reklamasi di pantai utara Jakarta memberikan dampak buruk pada nelayan yang sehari-hari melaut disekitar lokasi pembangunan proyek.