Indeks Provinsi Papua

Pemutusan hubungan kerja di Freeport dan perusahaan kontraktor lain, diduga akan memicu gejolak keamanan di Mimika Papua. Polisi mengaku sudah mengantisipasi masalah ini.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans-PR), Kabupaten Mimika, Papua menerima laporan ada 1.087 Karyawan, yang bekerja di tambang Freeport, telah diberhentikan. 

Pemerintah melalui Kementerian PUPR memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jalan nasional Nabire-Jayapura sepanjang 800 kilometer sekitar Rp4 triliun.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua menilai masalah pemberian izin relaksasi ekspor konsentrat bagi Freeport bisa mengerem pertumbuhan ekonomi di Papua.

Ganjar Pranowo janjikan tol Bawen-Salatiga bisa rampung April nanti. Menurutnya Lebaran nanti tol sudah bisa dilewati.

KPK melakukan penggeledahan di kantor perusahaan swasta dan Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Papua terkait dengan kasus dugaan proyek fiktif pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre senilai Rp80 miliar yang bersumber dari dana APBD 2015.

Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Joko Widodo melihat adanya ketidakadilan harga bahan bakar minyak dengan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk itu, Jokowi mendesak Pertamina untuk segera menerapkan program BBM Satu Harga.

Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalukan kunjungan kerja ke Papua untuk meresmikan infrastruktur listrik di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Selain itu, Jokowi dan rombongan juga akan menghadiri acara Pemberian Makanan Tambahan untuk anak-anak sekolah dasar.

Pengembangan infrastruktur saja dinilai belum mampu meredam konflik yang terjadi di Papua. Dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat Papua, sekali lagi, dinilai merupakan kunci penting dalam penyelesaian konflik yang masih terus berkecamuk di provinsi tersebut.

Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat permasalahan utama dalam mengekpos potensi wisata di Provinsi Papua Barat adalah masalah infrastuktur dan fasilitas penunjang wisata.

Permohonan uji materi Undang Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditolak Mahkamah Konstitusi karena dinilai tak beralasan.

Dewan Pers mengkritik kinerja media nasional dalam memberitakan Papua dan Papua Barat.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua lebih tinggi dibanding ekonomi nasional. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Joko Supratikto. Joko menyebutkan ekonomi Papua selama 2015 mengalami pertumbuhan hingga 7,97 persen sedangkan ekonomi nasional hanya 4,79 persen.