Indeks Projo

Tiga nama capres yang merupakan hasil musra relawan Jokowi antara lain: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.

Ketum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengatakan Koalisi Besar lebih realistis dibandingkan dengan koalisi kecil yang terdiri dari dua atau tiga partai.

Hasto menilai kelompok relawan bukan organisasi politik resmi layaknya partai politik. Oleh sebab itu dirinya enggan menanggapi lebih jauh manuver Projo.

Projo belum memasukkan PDIP dalam daftar parpol yang akan ditemuinya. Namun Projo akan melakukan komunikasi dahulu dengan parpol pemenang pemilu tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hasil Musra Projo sama saja dengan pengumuman capres dari partai politik lain atau lembaga survei.

Secara normatif, pertemuan Prabowo dan Budi Arie hanya membicarakan sinergi antar-kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu.

DPC Projo Surakarta tidak pernah merasa memasang spanduk bertulisan Puan-Gibran. Mereka anggap hal itu selebaran hitam.

Meski hubungan Projo dan PDIP nampak tak mesra, tapi hal itu berbanding terbalik dengan hubungan mereka dengan Jokowi.

Budi Arie memastikan Projo belum mendeklarasikan calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ngabalin menilai Presiden Jokowi tak ingin relawan pendukungnya terburu-buru menentukan dukungan politik. Pasalnya, dinamika politik bersifat dinamis.

Presiden Jokowi berpesan kepada para sukarelawan Pro Jokowi (Projo) agar jangan tergesa-gesa capres Pemilu 2024.

Projo pamit, tapi dua hari kemudian batal karena ketuanya dapat jatah wakil menteri. Tak ada kata lain yang lebih tepat selain "inkonsisten."

Budi Arie Setiadi menegaskan Projo batal bubar dan tetap mendukung Jokowi.

Jokowi menunjuk Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Wamen Kementerian Desa dan PDTT usai Projo dibubarkan.

Sekjen parpol pendukung Jokowi nontin bareng debat capres Pilpres 2019 di Rumah Aspirasi.

Yusril Indra Mahendra menanggapi perihal insiden walk out yang dilakukan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye damai.

"Pak SBY ayo dukung Jokowi. Apakah ini salah?" kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Menurut Habiburokhman, KPU telah menyalahi aturan yang mereka buat sendiri saat deklarasi kampanye damai.

Ketika kontestasi politik semakin dikuasai partai-partai, relawan politik seperti tersingkirkan. Mereka masih berguna dalam membangun partisipasi publik.

DPD Projo NTB memiliki empat alasan untuk mendorong Jokowi berpasangan dengan TGB di Pilpres 2019.