Indeks Produk Dalam Negeri

Masuknya produk impor ke Indonesia membuat produk dalam negeri sulit bersaing, terutama produk fesyen dan consumer goods.

Shinta W Kamdani mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak pernah mengeluarkan daftar produk pro agresi militer Israel.

Teten Masduki menolak platform asal Cina yaitu TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial dan E-commerce secara bersamaan di Indonesia.

TNI AU mengklaim sudah mulai menggunakan produk dalam negeri seperti seragam mulai dari baju, ikat pinggang, celana dan sepatu.

Presiden Jokowi menyerukan seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) memprioritaskan pembelian produk dalam negeri di e-katalog.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim realisasi belanja PDN oleh pemerintah dan BUMN mencapai Rp651,8 triliun dari target Rp400 triliun.

Cara menghargai produk dan budaya dalam negeri, di antaranya adalah membeli produk dalam negeri sendiri.

Komitmen belanja produk dalam negeri kementerian hingga BUMN mencapai lebih dari Rp994,46 triliun dengan realisasi Rp584,59 triliun per November 2022.

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.

Presiden Joko Widodo meminta realisasi belanja produk dalam negeri pada 2023 bisa meningkat.

Presiden Jokowi membuka data realisasi belanja kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun BUMN. 

Teten Masduki mengatakan, ekonomi digital sangat lekat dengan pemanfaatan aspek digital oleh proses bisnis UMKM dan koperasi.

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya pekan dan tetap waspada dalam situasi ekonomi hingga politik global masih bergejolak.

Jokowi menyatakan APBN, APBD dan BUMN merupakan uang rakyat yang seharusnya tidak digunakan untuk pembelian produk impor.

Penggunaan TKDN 100 persen sejalan dengan arahan pemerintah yang mewajibkan seluruh BUMN mengutamakan produksi dalam negeri.

Presiden Joko Widodo mengarahkan agar belanja barang dan jasa oleh pemerintah memaksimalkan produk dalam negeri.

Luhut mengatakan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) oleh pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 6 persen.

Menperin ingin kebutuhan permintaan pasar domestik dipenuhi industri dalam negeri, bukan terus-menerus bergantung pada impor.

Hingga Juni 2021, pemesanan alkes dalam negeri hanya Rp2,9 triliun, sementara impor mencapai Rp12,5 triliun.

Indonesia tak bisa benci produk asing karena tergantung padanya. Pernyataan Jokowi pun dianggap keliru.