Indeks Polri

Laporan yang masuk pihak kepolisian unjuk rasa juga akan digelar di PN Jakarta Pusat terkait dengan mengawal sidang para terdakwa kasus penghasutan. 

Pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatra ini ditargetkan selesai sebelum Ramadan tiba.

Korban berhasil kabur dari tempat bekerjanya saat mendapatkan peluang melarikan diri, seperti diajak makan bersama.

Pengerahan personel tambahan ditujukan untuk pemulihan akses jalan hingga percepatan penanganan pengungsi dan tidak berkaitan aksi pengibaran bendera GAM.

JPU menuntut Laras Faizati 1 tahun penjara atas kasus penghasutan lewat unggahan di media sosialnya terkait aksi demonstrasi di sekitar Mabes Polri.

Dari keseluruhan mutasi, sebanyak 928 personel mendapatkan promosi maupun penugasan setara (flat), termasuk satu jabatan Kapolda NTB. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, penyusunan PP ini penting demi meredakan kegaduhan publik sekaligus menata ulang pola pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri.

35 Polwan mendapat promosi, Bigjen Pol Sulastiana bahkan dipercaya menjabat Wakapolda Papua Barat.

Simak rangkuman isi dan poin penting Perpol 10/2025, yang membolehkan polisi aktif duduki jabatan di 17 K/L. Apa saja pro-kontranya?

Langkah ini dinilai perlu diambil menyusul polemik terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perpol yang diterbitkan Jenderal Listyo itu mengatur penempatan anggota polisi aktif pada 17 kementerian/lembaga.

Menkum Supratman mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat prospektif atau berlaku ke depan.

Jimly menilai Perpol 10/2025 masih merujuk UU Polri yang belum terpengaruh putusan MK.

Listyo juga berujar Perpol Nomor 10 Tahun 2025 akan diperkuat dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP).

Seorang polisi dari Polda Metro Jaya mengaku dapat instruksi dari pimpinannya untuk membuat laporan aksi demonstrasi.

Kapolri juga tidak memiliki kewenangan menentukan sendiri lembaga-lembaga sipil yang dapat diisi anggota Polri aktif.

Perpol Nomor 10 Tahun 2025 justru berpotensi mengalihkan fokus institusi ke arah perluasan pengaruh kelembagaan.

Mahfud menilai Perpol 10/2025 tidak memiliki landasan hukum usai putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Perpol yang mengatur Polisi dapat duduki 17 jabatan sipil dinilai bermasalah karena putusan MK belum atur maksud dari frasa 'institusi di luar kepolisian'.

Ketentuan ini berbeda dengan Putusan MK yang mengatur anggota polisi aktif tak boleh menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun.