Indeks Perpres Tenaga Kerja Asing

Adian menilai, pembentukan Pansus Hak Anget soal Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA itu tidaklah tepat.

DPR meminta Kemenaker untuk segera mengklarifikasi temuan Ombudsman RI tentang tujuh provinsi yang banyak didatangi TKA pekerja kasar.

"Kami mau adalah supaya prosesnya itu lebih cepat transparan itu yang mau digunakan oleh Perpres itu. Bagaimana pun kita membutuhkan investasi," ujar Yasonna.

"Keberadaan TKA ilegal tidak hanya dihadapi Indonesia namun berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Perpres merupakan solusi dari berbagai keluhan terkait lamanya proses perizinan bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Wapres JK menilai tidak ada yang salah dengan penerbitan Perpres TKA. Selain itu, menurut dia, kehadiran pekerja asing yang kompeten bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Jusuf Kalla menepis anggapan bahwa Perpres penggunaan Tenakga Kerja Asing merupakan dalih pemerintah untuk membebaskan tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Perpres tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) sifatnya bukan mempermudah masuknya TKA, melainkan menyederhanakan tahapan.

Kemristekdikti membantah pernyataan banyak pihak yang menyebutkan bahwa dosen asing yang didatangkan ke Indonesia, murni berkewarganegaraan asing.

Fahri sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing.