Indeks Peristiwa Paniai

Keluarga korban kasus pelanggaran HAM Paniai menilai pengadilan yang dilakukan tak mencerminkan HAM berat, melainkan kriminal biasa.

Fatia menyatakan dalih Kejaksaan Agung malah menunjukkan posisi negara yang mengabaikan suara korban dan publik sejak peristiwa terjadi.

Pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua kemungkinan digelar satu pekan usai pelimpahan berkas ke pengadilan HAM di Makassar.

Kejaksaan akan melakukan pelimpahan perkara tahap II terhadap tersangka yang diduga berprofesi sebagai perwira TNI.

Kejagung lagi-lagi menyetujui berkas kasus Paniai karena dianggap belum memenuhi petunjuk penyidik ​​untuk melengkapi berkas yang diduga disetujui oleh HAM.

Komnas HAM menilai kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai potensial mandek mengingat narasi yang berulang usai Kejagung mengembalikan berkas.

Kejagung RI telah mengembalikan berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu Peristiwa Paniai ke Komnas HAM, Kamis (19/3/2020).

Kejaksaan Agung mengembalikan dokumen Paniai ke Komnas HAM. Aktivis menilai semestinya itu tidak dilakukan.

Mahfud memastikan tindak lanjut kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua, dilakukan secara transparan.

Tragedi Paniai masuk kejahatan kemanusiaan karena terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis dan terstruktur diduga melibatkan Kodam XVII/Cenderawasih.

Komas Ham bakal menanggil saksi Peristiwa Paniai Papua melibatkan pemegang kebijakan soal keamanan Papua berdasar struktur komando. 

Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua berlangsung Mei-Juli 2019 oleh komisi ad hoc Komnas HAM yang telah dibentuk.

Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai, Choirul Anam mengaku, belum tahu pihak yang menjadi pengambil kebijakan kasus Peristiwa Paniai pada 2014.