Indeks Pencekalan

Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal Edward Soeryadjaya selama enam bulan terhitung mulai 16 Oktober 2017 atas permintaan Kejaksaan Agung.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta merilis pernyataan yang menjelaskan sebab munculnya larangan terhadap Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika.

"Yang penting mereka sudah minta maaf dan menyesalkan kejadian itu dan tetap mengundang Pak Panglima untuk hadir," kata Wapres Kalla.

Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing soal keimigrasian termasuk Amerika Serikat (AS) yang sensitif terhadap persoalan keamanan dan HAM.

Permohonan maaf itu disampaikan Mattis kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu di sela-sela acara ASEAN Defense Minister Meeting (AADM).

"Memang ada fakta kalau 7, 9, 10 jenderal kita diembargo Amerika Serikat, karena kasus pelanggaran hukum, mengapa harus dibantah?"

Indonesia sebagai negara non-blok dengan wilayah terluas di Asia Tenggara cukup berpengaruh bagi kebijakan kawasan AS.

Konferensi Countering Violent Extremism (VEOs) yang harusnya diikuti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan membahas terorisme global.

Menlu Retno menyebut salah satu hasil pertemuannya dengan Wakil Dubes AS untuk Indonesia adalah pencabutan larangan terhadap Jenderal Gatot.

Ketua Komisi I DPR menilai, penolakan terhadap kedatangan Gatot Nurmantyo harus disertai alasan jelas, jika tidak maka itu ada bentuk penghinaan.

DPR meminta Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menjelaskan langsung alasan pelarangan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo memasuki negara mereka.

Kapuspen TNI Jendral Wuryanto mengatakan bahwa hanya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan istrinya, Nenny Gatot saja yang dilarang masuk ke AS.

Masa pencekalan Setya Novanto diperpanjang enam bulan, mulai 2 Oktober 2017 hingga April 2018.

KPK segera berkirim surat ke Ditjen Imigrasi untuk memperpanjang pencekalan Setya Novanto.

Namun Dirjen Imigrasi tidak menjelaskan apakah permintaan pencegahan bepergian keluar negeri itu dilakukan berkaitan dengan status hukum Setnov.