Wapres JK Angkat Bicara Soal Penolakan Panglima TNI Masuk AS

tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri undangan Kepala Staf Gabungan Militer AS, di Washington DC, AS pada Sabtu (21/10/2017).

"Yang penting mereka sudah minta maaf dan menyesalkan kejadian itu dan tetap mengundang Pak Panglima untuk hadir walaupun tentu kita merasa perlu untuk kali ini tidak memenuhi undangan karena sudah ada kejadian itu," kata Wapres Kalla di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Wapres yang baru tiba dari lawatannya ke Turki dalam rangka menghadiri pertemuan D-8 dan melaksanakan umrah juga mengatakan alasan penolakan tersebut belum diketahui.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Wapres mengatakan Kementerian Luar Negeri sudah memanggil Wakil Dubes AS untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut karena Dubes AS sedang tidak berada di Jakarta.

"Dalam pertemuan tersebut mereka mengkonfirmasikan bahwa hubungan antara Indonesia-AS sangat penting. Amerika melihat Indonesia merupakan partner yang penting bagi AS," kata Retno.

Retno juga mengatakan bahwa AS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf terhadap penolakan tersebut dan menyampaikan bahwa penolakan tersebut sudah tidak ada dan mereka menyambut baik Jenderal Gatot untuk berkunjung ke AS.

"Intinya adalah bahwa kunjungan kapan pun akan diterima dengan hangat. Kemudian mereka menyampaikan bahwa Jenderal Danford akan melakukan komunikasi dengan Jenderal Gatot," tambah Retno, seperti diwartakan Antara.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI Ryamizard Ryacudu atas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum Menhan AS bertemu para Menhan ASEAN yang saat ini dilakukan pertemuan di Clark, Filipina pada Senin siang ini," kata Kepala Pusat Komunikasi dan Publik (Kapuskom dan Publik) Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Totok Sugiharto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (23/10/2017).