Indeks Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Plbn
Jokowi Bertemu PM Timor Leste Bahas PLBN & Batas Maritim Negara
Presiden Jokowi menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Taur Matan Ruak di Istana Bogor, hari ini.
Wiranto: PLBN Bisa Dorong Daerah Perbatasan Berkembang Jadi Kota
Menkopolhukam Wiranto menilai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berdampak pada peningkatan ekonomi baru suatu daerah.
Pemerintah Akan Bangun 11 Pos Lintas Batas Negara
Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara telah disampaikan oleh Menkopolhukam kepada kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah Baru Rampungkan Empat dari 425 Proyek Strategis Nasional
Sampai dengan 31 November 2017, baru 4 dari 245 proyek proyek strategis nasional yang diselesaikan.
Jokowi Bagikan KIP-KIS di Peresmian Pos Perbatasan Aruk
Pada peresmian PLBN Terpadu Aruk, Presiden Jokowi membagikan 439 KIP dari total penerima KIP di Sambas sebanyak 1.034 penerima, KIS untuk 40 keluarga, 475 PMT dan 359 PKH dari total 8740 keluarga.
Presiden Resmikan Pos Lintas Batas di Sambas
Presiden meresmikan PLBN di Sambas. Dalam tiga bulan terakhir, Presiden Jokowi sudah meresmikan tiga PLBN.
Presiden Jokowi Harap PBLN Badau Mampu Tingkatkan Ekonomi
Presiden juga berharap agar PLBN ini mampu mencegah terjadinya penyelundupan-penyelundupan di perbatasan.
Presiden Akan Resmikan Pos Lintas Batas Negara di Belu NTT
Rencananya Presiden Jokowi akan meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu perbatasan Indonesia-Timor Leste di Motaain, Kabupaten Belu, NTT, Rabu (28/12) besok.
Tjahjo Kumolo Harapkan Percepat Layanan di PLBN Entikong
Pemerintah mengharapkan layanan di PLBN Entikong segera ditingkatkan seiring dengan peresmian PLBN itu oleh Presiden Joko Widodo.
Menanti Sentuhan di Patok-patok Terluar
Indonesia punya 92 pulau terluar. Pulau-pulau ini jadi titik awal patok 12 mil wilayah teritorial yang berhadapan dengan pekarangan negara lain. Sayangnya, pembangunan di pulau-pulau terluar ini sangat minim. Pendekatan militer masih jadi cara utama pemerintah menjaga pulau terluar. Jika tidak ada terobosan dari pemerintah, pulau-pulau ini terancam diambil alih negara tetangga. Keputusan Mahkamah Internasional soal Pulau Sipadan dan Ligitan 2002 harus jadi pelajaran yang berharga.
