tirto.id - Pemerintah baru merampungkan empat proyek strategis nasional di 2017. Keempat proyek tersebut adalah tiga proyek Pos Lintas Batas Negara yang masing-masingnya berlokasi di Nanga Badau (Kalimantan Barat), Aruk (Kalimantan Barat) dan Wini (Nusa Tenggara Timur) senilai Rp415 miliar, serta proyek Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok yang senilai Rp6,27 triliun.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah memang telah menambah 55 PSN baru. Dengan demikian, total daftar PSN terdiri dari 245 proyek, satu program kelistrikan, dan satu program industri pesawat terbang.
“Betul, ada empat proyek yang sudah selesai. Itu angka per 31 November lalu,” kata Deputi VI Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta pada Kamis (14/12/2017).
Dengan rampungnya empat proyek tersebut, berarti masih ada 147 proyek lain yang berada dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek dalam tahap penyiapan. “Tapi semua masih on the track. Karena itu kami pantau terus dan bantu mempercepat permasalahannya,” ucap Wahyu lagi.
Sampai dengan November 2017 ini sendiri, proyek PSN yang telah memasuki tahap konstruksi di sektor jalan sudah ada 37 proyek senilai Rp195 triliun. Selain itu, ada juga 32 proyek di sektor bendungan dengan total nilai Rp25 triliun, serta sembilan proyek di sektor perkeretaapian dengan nilai Rp199 triliun.
Sedangkan untuk proyek prioritas, ada sebanyak 17 proyek yang memasuki tahap penyiapan. Di antaranya seperti proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, MRT Jakarta, Palapa Ring Broadband, PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Batang, dan Proyek Kilang Tangguh Train 3.
Adapun estimasi total kebutuhan nilai investasi untuk realisasi seluruh proyek strategis nasional adalah Rp4.417 triliun.
Berdasarkan perkiraan, sebesar 13 persen pembiayaan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), 28 persen berasal dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan 59 persennya berasal dari swasta, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun business to business.
Lebih lanjut, pemerintah pun telah menetapkan 37 proyek dengan total nilai Rp2.344 triliun sebagai prioritas yang akan dipantau dan didukung secara langsung oleh KPPIP.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Agung DH
